Kategori
Parlementaria

Komisi IV DPRD Purwakarta Terima Naskah Usulan Guru MGMP Bahasa Sunda

Dejurnal.com,Purwakarta – Ketua Komis IV DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Said Ali Azmi menerima kunjungan sejumlah guru dari berbagai sekolah menengah pertama yang tergabung dalam wadah MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Bahasa Sunda, bertempat diruang Komisi IV DPRD Purwakarta, Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Kecamatan Jatiluhur, Kamis (10/02/2022).

Para guru MGMP Bahasa Sunda melalui ketua MGMP Bahasa Sunda SMP/MTs Kabupaten Purwakarta, Achmad Sopian Effendi, M.Pd menyerahkan usulan dan pendapat secara tertulis dan diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Said Ali Azmi.

Berikut naskah usulan dan pendapat dari guru MGMP Bahasa Sunda;

Mengingat kelangsungan pembelajaran Bahasa daerah di seluruh pelosok tanah air (termasuk pelajaran Bahasa Sunda di Jawa Barat) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama sangat tergantung pada kearifan pemerintah/kabupaten masing-masing, maka dengan ini kami guru-guru Bahasa Sunda Kabupaten Purwakarrta yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Sunda mengusulkan hal-hal sebagai berikut;

1. Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui DPRD merangcang, membuat dan menetapkan PERDA tentang pemeliharaan Bahasa, sastra, dan aksara Sunda sebagai implementasi dari amanat konstitusi yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 32, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No.4 Tahun 2022tentang Standar Nasional Pendidikan, dan PERDA Provinsi Jawa Barat no.14 tahun 2014 tentang pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara Sunda.

2. Pemkab melalui Dinas Pendidikan memfasilitasi terlahirnya Kurikulum bahas Sunda Kabupaten Purwakarta untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) sebagai acuan penyelenggaraan pembelajaran bahasa Sunda khusus di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

3 Pemkab dapat secepatnya membantu menanggulangi persoalan kurangnya tenaga pendidik/guru basa Sunda pada jenjang pendidikan dasar (SD & SMP) termasuk dalam hal pengangkatan PNS guru dan atau PPPK guru bahasa Sunda.

4. Pemkab melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan program peningkatan mutu guru bahasa Sunda SD dan SMP Purwakarta secara berkala sesuai kebutuhan.

5. Pemkab melelui Dinas Pendidikan memberikan fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran bahasa, sastra, dan aksara Sunda di daerah, baik berupa pengayaan buku sumber belajar, pengembangan wilayah konservasi bahasa, sastra dan aksara Sunda sebagai penunjang pembelajaran outing class bahasa Sunda, dan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung kelancaran inovasi pembelajaran bahasa Sunda di Purwakarta.

6. Seyogyanya Pemkab memfasilitasi MGMP bahasa Sunda dalam penyelenggaraan kegiatan peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional yang jatuh pada setiap tanggal 21 Februari sebagai bentuk ungkapan rasa bangga terhadap bahasa, sastra, dan aksara Sunda yang menjadi bagian dari peradaban dunia, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal melalui kegiatan apresiasi juga ekpresi bahasa, sastra, dan aksara Sunda bagi para penutur (generasi) muda Purwakarta.

Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Said Ali Azmi yang akrab di sapa Bang Jimmy berjanji akan memperjuangkan usulan yang disampaikan oleh para guru bahasa Sunda melalui Dinas Pendidikan.

“Dalam rapat-rapat Badan Anggaran (Banggar), saya sudah sampaikan dan usulkan kepada Pemda melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memperhatikan kesejahteraan kepada para guru khususnya Guru Tidak Tetap GTT) agar mendapat tambahan pengasilan. Saya ada rasa kecewa karena yang saya usulkan tenyata belum diakomodir. Tapi sesuai yang diamanatkan undang-undang untuk anggaran pendidikan sebesar 20 persen sudah terpenuhi,”kata Said Ali Azmi. ***Budi

Kategori
deHumaniti

Kejati Jabar Resmikan Klinik Kesehatan Kejaksaan

Dejurnal.com, Purwakarta – Kepala Kejaksaan tinggi Jawa Barat, DR. Asep N. Mulyana desmikan Klinik Kesehatan Kejaksaan yang bertempat di Kejaksaan Negeri Purwakarta
Jl. Siliwangi No 25, Purwakarta

“Mengapresiasi sinergitas antara Kejaksaan Negeri Purwakarta (Kejari) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta,salah satunya mewujudkan pembangunan Klinik Kesehatan Kejaksaan Negeri Purwakarta sebagai upaya menjamin kesehatan,tidak hanya bagi pegawai Kejaksaan Negeri Purwakarta, tapi juga masyarakat Kabupaten Purwakarta pada umumnya,” ungkap Kajati Jabar, Asep N Mulyana saat melakukan kunjungan kerja desmikan Klinik Kesehatan Kejaksaan Negeri Purwakarta, Selasa (18/1/2022).

Menurutnya, selain mengapresiasi, Kajati juga mengingatkan jika bentuk hibah jangan berupa uang tunai, melainkan barang atau bangunan jadi saja.

“Vendornya bupati, pelaksana pembangunannya bupati, dan lain sebagainya. Jadi Kejaksaan hanya menerima saja,Dengan begitu integritas dan transparansi Kejaksaan bisa terjaga. Sehingga tidak ada, dalam tanda kutip, kemungkinan-kemungkinan atau hal-hal negatif yang bisa saja terjadi,” kata Kajati

Masih menurut Kajati, hibah tersebut juga, jangan pula mengurangi tanggung jawab dan pelaksanaan tugas masing-masing, baik kejari maupun pemerintah daerah. “Sebaliknya, dengan hibah ini dipastikan akan meningkatkan kinerja Kejari menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.

“Terus terang saja, waktu dulu saya berkunjung ke Kantor Kejari Purwakarta ini kesannya kurang bersih, bahkan kumuh. Namun, saat ini berkat bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta kondisinya jauh lebih baik. Bersih dan asri,” pungkasnya

Tak hanya meresmikan Klinik Kesehatan Kejaksaan, Kajati juga melakukan prosesi gunting pita penanda diresmikannya Pos Satpam Kejari Purwakarta yang telah rampung direnovasi.***budi

Kategori
Parlementaria

PAW Anggota DPRD Purwakarta Dari Partai Golkar Dilantik

Dejurnal.com, Purwakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, H. Ahmad Sanusi, SM, Rabu (29/12/2021),mengambil sumpah 2 anggota DPRD Purwakarta Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2019 sampai 2024.

Ke-2 anggota DPRD Purwakarta yang diambil sumpah jabatannya itu adalah H. Mukhtarom, S.Pd.I menggantikan H. Komarudin, SH.,MH yang meninggal dunia beberapa bulan lalu dan Lina Nur Sylvia Lestari menggantikan Akun Kurniadi, MM yang juga meninggal dunia.

Ke-2 anggota DPRD yang meninggal dunia merupakan anggota DPRD Purwakarta dari Partai Golkar.

Ketua DPRD Purwakarta H.Ahmad Sanusi, SM menyematkan Pin DPRD Kepada Anggota yang baru diambil sumpah

Pada sambutannya, Ketua DPRD Purwakarta yang memimpin rapat paripurna PAW anggota DPRD Purwakarta sempat mengajak para anggota dewan dan tamu undangan yang hadir untuk mendoakan anggota dewan yang telah meninggal dunia dan mengucapkan selamat kepada 2 anggota DPRD Purwakarta Pengganti Antar Waktu sisa masa jabatan 2019 – 2024.

“Mari kita berdoa untuk anggota DPRD Purwakarta H. Komarudin dan Akun Kurniadi yang telah meninggal dunia dan selamat bertugas kepada penggantinya H. Mukhtarom, S.Pd.I dan Lina Nur Sylvia Lestari,”pinta Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi.

Bupati dengan 2 Anggota yang baru dilantik dan ketua fraksi golkar

Ketua Fraksi Golkar DPRD Purwakarta, Hj. Enah Rohanah berharap kepada ke 2 anggota DPRD Purwakarta yang baru diambil sumpahnya bisa bekerja dengan semangat bersama-sama.

“Tentunya dengan harapan kepada anggota DPRD Purwakarta dari Partai Golkar yang baru bisa cepat beradaptasi dengan lembaga ini. Karena setelah menjadi anggota DPRD mereka tentunya berbeda ketika mereka berada di masyarakat,” harap Letua Fraksi Golkar, Hj. Enah Rohanah.

“Dengan masuknya 2 anggota DPRD dari Partai Golkar pastinya akan menambah kekuatan dan menambah tenaga di fraksi Golkar. Sekarang sudah lengkap kembali setelah ditinggal oleh 2 anggota DPRD Purwakarta dari Partai Golkar yang meninggal dunia,”pungkasnya.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rangka pengambilan sumpah anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2019 – 2024 Purwakarta dihadiri lengkap pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, Sekda, Forkopimda, Sekretaris DPRD dan para pejabat utama Setwan serta para pejabat eselon II dan III OPD dilingkungan Pemkab Purwakarta serta tamu undangan lainnya.***budi

Kategori
deBisnis

Kolaborasi Jasa Tirta II dalam Penanaman Pohon

Dejurnal.com, Purwakarta  –  Jasa Tirta II berkolaborasi dengan Bupati Purwakarta melakukan penanaman pohon di kawasan Greenbelt Waduk Ir. H. Djuanda pada Rabu 15 Desember 2021. Kegiatan konservasi ini sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan BUMN Hijaukan Indonesia dalam rangka memperingati Bulan Menanam Pohon Nasional.

Sebanyak 200 pohon buah ditanam dengan jenis 50 pohon matoa, 50 durian, 50 mangga, 25 rambutan dan 25 alpukat. Tahun ini, Jasa Tirta II menargetkan 15.000 penanaman pohon di wilayah kerja. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Purwakarta dan Forkopimda Kabupaten Purwakarta.

Jasa Tirta II sebagai BUMN pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan konservasi dan pengendalian daya rusak air sesuai kemampuan Perusahaan.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan Jasa Tirta II Anton Mardiyono mengatakan kegiatan penanaman pohon ini dilakukan untuk memulihkan kesuburan tanah, melindungi tata air, kelestarian daya dukung lingkungan serta mengembalikan fungsi hidrologi sekitar kawasan Greenbelt Waduk Ir. H. Djuanda Jatiluhur.

“Sampai saat ini kita telah melaksanakan konservasi di beberapa titik wilayah kerja berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, BBWS, Dinas terkait dan komunitas juga. Semangat kolaborasi ini kita lakukan untuk membentuk kesadaran bersama membangun dan melestarikan Sumber Daya Air dengan menanam pohon bersama sebagai upaya pelestarian lingkungan,”ucap Direktur Operasi dan Pemeliharaan Jasa Tirta II Anton Mardiyono.

Salah satu kolaborasi koservasi yang dilakukan Jasa Tirta II adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan Bulan Bakti FORDAS Cilamaya Berbunga dalam Penanaman 100.000 pohon  di DAS Cilamaya pada Sabtu, 4 Desember 2021. Partisipasi pada kegiatan konservasi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Jasa Tirta II terhadap pemulihan dan kelestarian alam khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cilamaya.

Sementara itu, kolaborasi konservasi juga dilakukan Jasa Tirta II bersama BBWS Citarum dengan menyumbang 500 bibit pohon untuk ditanam di Bendung Sadawarna dan 1.000 bibit pohon untuk ditanam di sekitar terowongan Nanjung. Bantuan bibit pohon tersebut diberikan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pekerjaan Umum yang diperingati setiap tanggal 3 Desember.

Selain itu, Jasa Tirta II juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, sehubungan dengan kegiatan peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum ke – 76 Tahun 2021 dan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dalam rangka Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS), berlokasi di Desa Cikande, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat.

Kolaborasi konservasi ini juga menjadi bagian untuk menyemarakkan “Hari Menanam Pohon Indonesia” yang diperingati setiap tanggal 28 November. Kementerian BUMN menginisasi penanaman pohon secara serentak di tujuh titik pada Minggu 28 November 2021.

Tak hanya penanaman pohon, Anton Mardiyono menyampaikan bahwa Jasa Tirta II secara rutin melaksanakan operasi dan pemeliharaan serta konservasi Wilayah Sungai (WS), waduk, bendungan, bendung, dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan berupa pengangkatan eceng gondok, pengangkatan lumpur, pembersihan saluran, babadan rumput, program biogas sebagai alternatif Energi Baru Terbarukan (EBT), untuk mencegah pencemaran sungai dan lain – lain.

Ia menambahkan, di wilayah hulu Jasa Tirta II melaksanakan konservasi dengan semua stakeholder terkait seperti PTPN VIII dan Perhutani, untuk mengembalikan fungsi catchment area Daerah Aliran Sungai seperti penanaman pohon, pencegahan pencemaran, penanganan sampah dan penataan sungai mati.

Seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan air untuk masa depan agar air terus hadir bagi kehidupan manusia.

“Sedikit kontribusi kita untuk Sumber Daya Air, walaupun kecil selama dilakukan terus menerus akan memberikan dampak yang besar. Jasa Tirta II sebagai BUMN hadir di tengah masyarakat berupaya untuk melindungi dan mengelola Sumber Daya Air agar lestari dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Anton Mardiyono.***budi

Kategori
Parlementaria

Tidak Perlu Rapat, Dedi Mulyadi Selesaikan Konflik Penutupan Curug Tilu Purwakarta

Dejurnal.com, Purwakarta – Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mendapat pengaduan mengenai adanya penutupan akses jalan menuju Curug Tilu di Desa Ciririp, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta.

Dedi yang datang ke lokasi mendapat informasi jika yang ditutup bukanlah akses jalan ke curug melainkan hanya membentengi areal kebun bambu milik Sultan Ciririp.

“Memang ini tanahnya punya Sultan Ciririp, tapi kalau aksesnya ditutup (tembok) enggak bisa lewat ke curug,” ujar Dedi Mulyadi.

Jalan umum untuk warga, kata Dedi, tidak ada penutupan. “Yang ditutup itu hanya akses menuju kebun bambu milik Sultan Ciririp. Jadi tidak ada penutupan jalan, yang ada penutupan kebun. Kebetulan di kebun itu ada curugnya,” ujarnya.

Melihat kejanggalan tersebut Dedi menilai ada yang salah dalam pola komunikasi. Sebab berita dan informasi menyebar penutupan dilakukan karena persoalan Pilkades yang baru saja berlangsung.

Untuk menyelesaikan konflik, Dedi kemudian menemui Sultan Ciririp di sebuah warung kopi. Tak lama datang Kades Ciririp Agus Permana Putra yang turut terseret dalam konflik tersebut.

Di tempat tersebut terungkap jika permasalahan bermula dari kekalahan Sultan Ciririp di Pilkades. Sang mantan tak terima karena pihak desa turut campur mengurusi lokasi ‘sengketa’ tanpa permisi padanya. Sehingga terjadilah penutupan jalan yang sebenarnya masih milik Sultan Ciririp.

“Jadi ini kan tinggal di komunikasikan. Tidak perlu rapat dipanggil pihak sana, pihak sini, itu lama dan tidak akan selesai. Kalau seperti ini mah harus turun langsung ngobrol hati ke hati,” ucap Dedi.

Dari hasil obrolan kedua belah pihak dengan disaksikan langsung Kabid Pariwisata Disporabud Purwakarta Acep Yulimulya disepakati tembok dibongkar sebagai akses masuk ke kawasan wisata Curug Tilu.

Nantinya curug akan dikelola oleh Sultan Ciririp dengan catatan harus menjaga kebersihan, kenyamanan dan penataan. Sementara Pemkab Purwakarta akan membantu membenahi dan mendorong pariwisata agar tumbuh ekonomi yang semakin maju.

“Jadi urusan begini tidak perlu formal dipertemukan, dirapatkan, tidak akan selesai. Banyak aspek yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan ngobrol dan ngopi. Ini yang selalu saya kritik. Di DPR tidak semuanya bisa diselesaikan dengan rapat, ada hal yang bisa dilakukan dengan ngobrol. Orang itu punya hati maka perlu pendekatan dari hati ke hati,” ucap Dedi.

Ke depan, kata Dedi, pihak desa tinggal membantu regulasi dan mengawasi pengelolaan pariwisata tanpa perlu sibuk mengurusi tiket. Sebab banyak kasus pengelolaan tempat wisata akan tumbuh baik di tangah swasta atau pribadi di banding oleh pemerintah.

“Nanti saya akan bantu mendatangkan ahli bambu untuk melakukan penataan. Nanti jalannya dibesarkan, warungnya ditata, kemudian bikin homestay. Kalau sudah meningkat levelnya Sultan Ciririp tinggal bayar pajak ke negara,” ucapnya.

Setelah ada kesepakatan tersebut semua pihak yang ada di warung kopi beranjak menuju Curug Tilu. Dengan disaksikan Kang Dedi Mulyadi tembok putih yang semula menutup akses ke curug dibongkar sehingga bisa dilewati kembali.

“Saatnya hidup rukun membangun desa. Tak ada kalimat menang dan kalah. Hanya ada kalimat yang mendapat amanah memimpin desa dan ada yang mendapat amanah memimpin usaha. Kalau keduanya bersama, maka rakyat sejahtera,” pungkas Kang Dedi.***budi

Kategori
dePolitik

Incar Kursi Ketua KNPI, Pemuda Pancasila Purwakarta Seleksi Sejumlah Kader

Dejurnal.com, Purwakarta – Jelang perhelatan Musda DPD KNPI Purwakarta, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Purwakarta menggelar konvensi untuk menentukan kandidat yang akan ditarungkan pada suksesi KNPI di tingkat kabupaten itu.

Setidaknya, terdapat empat kader Pemuda Pancasila Purwakarta yang dipastikan mengikuti konvensi tersebut yang berasal dari jajaran MPC dan Sapma. Menurut Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Purwakarta, Nina Heltina, keempat kader tersebut adalah, Asep Fapet Kurniawan (Sekjen MPC), Handi Setya Laksana (Wakil Ketua MPC), Ricky Adhi Mulyana (Wakil Ketua Sapma) dan Aria Agustian (Ketua Sapma).

“Mereka adala kader-kader terbaik yang siap mengikuti kontestasi tersebut. Melalui konvensi ini, kami ingin mengetahui sejauh mana kesiapan mereka untuk ikut bertarung dalam Musda KNPI Purwakarta mendatang,” kata Teh Nina, Rabu (27/10/2021).

Sebelumnya, jajaran MPC PP Purwakarta telah melakukan evaluasi dan tanya jawab dengan keempat kader tersebut.

“Kami ingin melihat sudah sampai sejauh mana kesiapan para kader dalam Musda KNPI Kabupaten Purwakarta,” kata perempuan yang juga wakil rakyat di DPRD Purwakarta dari Fraksi Gerindra itu.

Menurut Teh Nina, komunikasi dengan berbagai organisasi kepemudaan lainnya akan menjadi sangat penting dalam kontestasi Musda KNPI.

“Sudah sejauh mana mereka melakukan konsolidasi dan penggalangan silaturahmi. Nanti kita lihat siapa yang paling siap,” ujarnya.

Disinggung kriteria untuk diusung, Teh Nina menyatakan setiap kandidat memiliki potensi yang berbeda. Namun, dia juga mengingatkan pentingnya komitmen dalam menjaga soliditas ketika terpilih nanti.

“Saya optimistis salah satu dari keempat kader PP, bisa maju dan terpilih dalam Musda KNPI Purwakarta serta mampu melahirkan ide-ide serta gagasan untuk kemajuan kepemudaan di Kabupaten Purwakarta,” demikian Nina Heltina.***budi

Kategori
deHumaniti

Mitigasi Bencana, Pemkab Purwakarta Libatkan Berbagai Unsur Masyarakat

Dejurnal.com, Purwakarta – Sejumlah langkah strategis untuk mengatasi berbagai isu sosial yang menjadi hak dasar publik terus disikapi oleh jajaran Pemkab Purwakarta diantaranya, memastikan pendistribusian bantuan sosial berlangsung efektif untuk mengatasi melemahnya kemampuan ekonomi rakyat.

Mitigasi berbagai problem ekonomi tersebut menjadi langkah yang mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Selain bersama TNI dan Polri, Pemkab Purwakarta juga menggandeng sejumlah pihak untuk melakukan mitigasi-mitigasi dalam penanganan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan.

Selain itu, jajaran pemerintahan yang dipimpin Anne Ratna Mustika sebagai Bupati itu juga menggandeng sejumlah unsur masyarakat untuk melakukan mitigasi bencana alam.

Seperti yang dilakukan pada hari Minggu 10 Oktober 2021 ini, Bupati Purwakarta bersama jajaran Forkompinda menghadiri acara bakti sosial pada warga yang terdampak bencana pergeseran tanah di Desa Pasanggahan, Kecamatan Tegalwaru yang digelar oleh LSM GMBI Distrik Purwakarta.

“Atas dukungan dari LSM GMBI kami merasa bersyukur dan bangga, mudah-mudahan kegiatan seperti ini itu juga akan dilakukan oleh unsur-unsur masyarakat lainnya,” kata Ambu Anne.

Menurutnya, untuk membantu mengatasi dampak bencana pergerseran tanah di kaki Gunung Parang itu, pihak telah melaksanakan dua tahap untuk bantuan rumah yang terdampak dari Distarkim dan Bagian Kesra dalam bentuk bantuan sosial.

Sebelumnya, tepatnya Sabtu 9 Oktober 2021, Ambu Anne menghadiri launching pembagian  Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) oleh TNI di Wilayah Kodim 0619 Purwakarta. Bantuan terseburlt secara spesifik menyasar PKL dan warung yang berada di kabupaten Purwakarta. Penyerahan Bantuan Tunai pedagang kaki lima dan warung sebesar 1,2 juta rupiah yang merupakan program Presiden yang disalurkan oleh TNI.

Kata Ambu Anne, pelemahan sektor ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 merupakan hal yang paling terasa. Pada muaranya, kondisi ini bisa mengganggu stabilitas sosial dan politik nasional. Pelemahan ekonomi tersebut salah satunya ditandai dengan terjadinya PHK besar-besaran, berbagai aktifitas industri terhenti dan aktifitas sektor perdagangan yang merosot tajam.

“Semoga bantuan tunai untuk PKL dan warung ini menjadi penyemangat bagi para pedagang kaki lima dan pemilik warung untuk terus berkarya dan melayani masyarakat dalam memberikan layanan dagangan serta dapat meneruskan kehidupan di masa Pandemi Covid-19 yang belum usai,” kata Ambu Anne.

Menurutnya, dampak Covid-19 ini sudah masuk ke sektor ekonomi, dan tentu harus bisa selamatkan masyarakat paling bawah agar tetap bisa menjalankan kehidupannya dengan berdagang. Dengan adanya bantuan ini dapat kembali mengembangkan usaha kecil masyarakat dan dapat bertahan dalam perekonomian masyarakat selama pademi Covid 19.

“Purwakarta ada di PPKM Level 3. Mari bersama-sama dalam beraktivitas sehari-hari tetap menerapkan prokes, agar pandemi Covid-19 segera berakhir dan ekonomi masyarakat dapat kembali normal serta lebih berkembang kedepannya,” demikian Ambu anne***budi

Kategori
dePraja

Kodim/0619 Purwakarta Salurkan Bantuan Tunai Untuk Pedagang

Dejurnal.com, Purwakarta – Kodim 0619/Purwakarta mulai menyalurkan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung (BTPKLW) kepada 4.000 penerima manfaat di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu, (9/10/2021).

Dandim 0619 Purwakarta, Letkol Arm Krisrantau Hermawan saat konferensi pers Mengatakan,Hari ini Dalam rangka launching penyaluran bantuan tunai kepada Pedagang kaki lima dan warung untuk wilayah kabupaten Purwakarta untuk jumlah 4.000 penerima manfaat. Bantuan yang diberikan sebesar Rp1,2 juta.

Untuk menghindari kerumunan, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap. Untuk hari pertama disalurkan untuk 500 penerima. Kemudian hari berikutnya disalurkan untuk 300 penerima hingga seluruh penerima manfaat mendapatkan haknRedi penerima manfaat bantuan PKL yang belum divaksin bisa divaksin.

“Penyaluran bantuan ini kita laksanakan hingga 7 November 2021 mendatang di Makodim 0619 Purwakarta di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta,” jelas Dandim.

Masih menurut Dandim,Untuk mekanisme pendataan sudah jauh hari pihaknya melakukan pendataan dan memverifikasi langsung sesuai kriteria penerima manfaat PKL dan warung ke dinas terkait hingga menerjunkan Babinsa untuk mengecek secara langsung calon penerima.

Dandim pun mengimbau kepada masyarakat penerima manfaat bantuan digunakan sebaik-baiknya. Uang itu dipakai untuk menambah modal usaha.

“Ini sebagai stimulus untuk usaha. Dimanfaatkan untuk menambah modal usaha. Jangan dipakai untuk yang lain. Maksimalkan untuk usaha,” harapnya***budi

Kategori
GerbangDesa

Pilkades Serentak Purwakarta Tetap Digelar 16 Oktober 2021

Dejurnal.com, Purwakarta – Pemkab Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memastikan tidak ada penundaan pelaksanaan Pilkades serentak yang akan digelar pada 16 Oktober 2021 mendatang.

Kepala DPMD Kabupaten Purwakarta, Jaya Pranolo dalam keterangannya mengatakan, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/5645/SJ Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) Pada Masa Pandemi Covid-19 Pasca Penundaan yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota sebagai Pelaksana Pilkades Serentak dan PAW Tahun 2021 di seluruh Indonesia, Pilkades serentak bisa digelar setelah tanggal 9 Oktober 2021.

“Artinya, Pilkades serentak di Purwakarta, sesuai jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan. Akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2021. Dengan berbagai catatan berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan dan teknis-teknis pelaksanaan yang mengacu pada pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Jaya, kepada awak media, Jumat malam 8 Oktober 2021.

Menurutnya, dalam poin 5 huruf b isi surat tersebut, Mendagri meminta kepada pelaksana Pilkades atau PAW untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilkades maupun PAW yang akan dilaksanakan setelah tanggal 9 Oktober 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai Permendagri No 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pilkades.

“Surat tersebut kami terima perhari ini, Jumat 8 Oktober 2021, menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor 141/4251/SJ tertanggal 9 Agustus 2021 perihal penundaan pelaksanaan Pilkades serentak dan PAW pada masa pandemi Covid-19,” kata Jaya.

Dengan demikian, lanjut Jaya, pihaknya dan panita Pilkades akan tetap melaksanakan tahapan yang sebelumnya telah ditetapkan yaitu; tahapan kampanye yang dijadwalkan selama tiga hari mulai 10 sampai dengan 12 Oktober 2021.

“Dan untuk persiapan kampanye bisa dimulai besok. Kemudian, masa tenang juga tiga hari mulai tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2021, yang dilanjutkan pada tahap pencoblosan atau pemungutan suara pada 16 Oktober 2021. Perubahan tahapan selanjutnya berkaitan dengan pelantikan kepala desa terpilih yang akan dilaksanakan pada 18 Oktober 2021,” kata Jaya Pranolo.

Diketahui sebelumnya, Bupati Purwakarta telah mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 140/Kep.429-DPMD/2021 tentang perubahan atas keputusan Bupati Purwakarta nomor 140/Kep.205-DPMD/2021 tentang penetapan desa dan waktu pemungutan suara Pilkades serentak di Kabupaten Purwakarta tahun 2021. SK tersebut dikeluarkan dan telah ditandatangi oleh Bupati Purwakarta pada 10 Agustus 2021 lalu.

Menutup, Jaya juga apresiasi menyampaikan dan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam agenda Pilkades serentak tahun ini. “Kita berharap beberapa tahapan penting yang akan segera kita laksanakan dalam gelaran Pilkades di 170 desa ini akan berjalan dengan aman, tertib tanpa hambatan dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas,” demikian Jaya Pranolo.***budi

Kategori
deNews

Petugas Gabungan Sosialisasikan Penerapan PPKM Darurat di Purwakarta

Dejurnal.com, Purwakarta – Menjelang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP serta Dishub Kabupaten Purwakarta nampak melakukan sosialisasi rencana penerapan tersebut, di Jalan Pramuka, Jatiluhur, Jum’at (2/7/2021).

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Purwakarta, Fery Heryana mengatakan, giat kali ini akan rutin dilakukan bersama dengan petugas gabungan untuk menurunkan angka mobilitas masyarakat Purwakarta guna meminimalisir penyebaran dari Covid-19.

“Kegiatan ini secara rutin kita laksanakan bersama dalam hal menurunkan penyebaran pandemi Covid-19 yang ada di Purwkarta,” kata Fery.

Menurutnya, menjelang pemberlakuan PPKM Darurat yang dimana Kabupaten Purwakarta menjadi bagian wilayah yang akan menerapkan, pihaknya langsung menggelar sosialisasi kepada masyarakat serta kesadaran untuk tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat.

“Terutama dalam hal PPKM darurat yang diinstruksikan langsung oleh Bapak Presiden RI adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bagaimana pemberlakuan PPKM secara darurat ini dilakukan,” ujarnya.

Tak hanya melakukan sosialisasi, dalam hal lain, lanjut Fery melakukan penyekatan bagi kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Purwakarta untuk diputar balikkan, pasalnya, hal ini dilakukan agar tidak ada terjadinya kerumunan.

“Untuk sasaran sendiri adalah masyarakat yang tidak menggunakan masker. Petugas dari TNI, Polri dan Dishub Purwakarta juga melakukan penyekatan dan memutar balikan kendaraan yang berasal dari luar daerah untuk membatasi jangan sampai ada hal-hal yang terjadi bersifat kerumunan,” ucapnya.

Seperti di ketahui, sesuai instruksi dari Presiden Republik Indonesia, PPKM Darurat ini akan dilakukan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa Serta beberapa wilayah di Pulau Bali, salah satunya Kabupaten Purwakarta yang resmi akan di laksanakan pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 mendatang. ***budi