Kategori
deNews Parlementaria

Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi Akan Undang KPU dan Bawaslu di Rapat Kerja

Dejurnal.com, Sukabumi – Sukabumi Menyikapi permasalahan, serta banyaknya laporan tentang dugaan Kecurangan dalam Proses Penghitungan suara, di Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

Komisi l (satu) DPRD Kabupaten Sukabumi, akan mengundang Penyelenggara Pemilihan Umum di antara nya KPU serta Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), untuk di hadir di rapat kerja

Menanggapi permasalahan tersebut , Ketua Komisi Satu DPRD Kabupaten Sukabumi Paoji Nurjaman SE, memberi perhatian yang serius atas beberapa masukan laporan masyarakat juga Parpol , yang menurut aduan nya penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu perlu ada undangan di rapat kerja

Di ketahui Komisi satu sendiri, selain membidangi pemerintahan, juga bermitra kerja dengan KPU serta Bawaslu

Ketua Komisi l DPRD Kabupaten Sukabumi fraksi PDI Perjuangan Paoji Nurjaman saat di hubungi via seluler Jumaat ( 15/3/24) , ” Setelah banyak menerima masukan dari perwakilan masyarakat serta Perwakilan sebagian Parpol , tentang beberapa permasalahan di antara nya tentang dugaan ada nya kecurangan pemilu

Kami selaku Komisi l DPRD, yang bermitra kerja dengan lembaga tersebut, merasa perlu mengundang di rapat kerja, dan kami akan meminta keterangan, tentang apa yang menjadi permasalahan saat ini, tentunya surat pemanggilan akan kami layangkan setelah proses pleno rekapitulasi selesai, ” pungkasnya.***Aldy

Kategori
Parlementaria

Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Tindaklanjuti Pengawasan Kecelakaan Kerja

Dejurnal.com, Sukabumi – Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi kunjungi PT ADJ, di Jalan Raya Pakuwon, KM 5, RT 1/1, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, untuk menindaklanjuti hasil pengawasan kecelakaan kerja, Kamis (7/3/2024).

Hal tersebut merupakan respons atas kecelakaan kerja yang menyebabkan seorang buruh harian kehilangan tangan kanannya.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar menyampaikan bahwa poin-poin penting telah disepakati, termasuk penambahan karyawan ke program BPJS dan Jamsostek, serta kenaikan upah bertahap sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

“Alhamdulillah poin-poin sudah di sepakati yaitu BPJS secara bertahap akan dimasukkan, Jamsostek juga akan dimasukkan, upah juga saya katakan dibawah UMK mau seperti apa, alasan dia karena harian dan melihat kapasitas produksi,” ujar Hera.

Lebih lanjut Hera menyampaikan, selain komitmen terhadap kesejahteraan karyawan, perusahaan juga berjanji untuk memperbaiki fasilitas kesehatan dengan membangun klinik di area perusahaan. Proses perbaikan ini akan dipantau oleh Disnaker untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan.

“Jadi nanti ini sudah saya serahkan ke Disnaker untuk pembelian memantau tahapan-tahapan perbaikannya, jadi saya kira karena kita itu dewan ya bukan eksekutif. Kita hanya melihat menyarankan membuat rekomendasi,” ujarnya.

Selain itu, Hera menyatakan sudah berdiskusi dengan pihak korban melalui karang taruna, untuk memastikan jaminan-jaminan dari perusahaan yang sebelumnya dijanjikan.

“Saya juga tadi tanya, karena saya mengajak ketua karang taruna kecamatan, mewakili keluarga korban. Bagaimana keluarga korban apakah masih ada hal-hal yang ketidakpuasan,” katanya.

“Alhamdulillah tadi ketua karang tarunanya menyampaikan semuanya sudah diberikan, jaminan-jaminan kepada korban, dan saya sih melihat bukan korban saja, tapi 800 karyawan yang masih bekerja,” lanjutnya.

Hera juga menyoroti upah karyawan PT ADJ yang masih dibawah upah minimum, oleh karena itu pihaknya menekankan kepada Disnakertrans agar mengevaluasi dan memperbaiki hal tersebut.

“Tadi makanya saya tanya Disnaker, kenapa dari dulu tidak tidak menegur dan tidak memperbaiki, itu tadi Disnaker sudah memberikan alasan alasan. Kalau saya kan melihatnya progresnya saja, saya minta dari mulai sekarang ke depan tolong progresnya juga segera dilaporkan ke kami,” paparnya.

Lanjutnya, Hera mengungkapkan banyak perusahaan yang kurang mengetahui tentang peraturan-peraturan yang mengacu terhadap undang-undang.

“Perusahaan harus didampingi oleh pekerja HRD yang mengerti tentang undang-undang dan memiliki kesadaran untuk memperbaiki,” paparnya.

Kategori
Parlementaria

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sangat Maklum Human Eror Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS

Dejurnal.com, Bandung – Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto mengaku sangat memaklumi bila muncul human erorrol di penyelenggara Pemilu tingkat KlPPS, karena tingkat PPS ini membutuukan waktu yang panjang.

“Bahkan bisa satu hari satu malam lewat. Ini tentu kemampuan manusia ada keterbatasan. Apa lagi penyelenggara itu hanya satu orang. Betul 7 orang, tapi kan secara individu mereka bekerja sendiri, ” kata Sugianto seusai meninjau Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bandung Pemilu 2024 di Hotel Sutan Raja Soreang, Kabupaten Bandung, Jum’at (1/2/2024).

Sugianto mengapreaaisi penyelanggara Pemilu 2024, yang sampai saat ini berjakan dengan lancar, meski ada dinamika yang selalu muncul di tingkat PPS , seperti disebutkan tadi.

“Terkait dengan hasil, tentunya kami menunggu final, dari per hitubgan rekapitulasi KPU Kabupaten Bandung. Ini yang nanti akan menjadi pegangan kita bersama, baik pemerintah daerah maupun pengurus partai politik,” kata Sugianto. ***Sopandi

Kategori
Parlementaria

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Wawan Ruswandi Tahun 2024 Tingkatkan Pengabdian pada Masyarakat

Dejurnal.com, Bandung – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bandung, H. Wawan Ruswandi, mengajak warga masyarakat untuk selalu diaipullin menjaga kingkungan. Salah satunya dengan tidak sembaranhan memhuang sampah.

Selain itu, menurut politisi PKS ini, yang paling penting adalah agar banyak berzikir kepada Alloh dalam menghadapi setiap permasalahan, termasuk terjadinya bencana .

Musim hujan ini, berpotensi terjadinya bencana banjir, menurut Wawan dengan ikhtuar tidak membuang samoah, sebagai upaya agar tidak terjadi bencana banjir.

Sedangkan doa dan zikir, kata Wawan meruoakan bukti kita tidak berdaya di hadapan Allah dan menyerahkan segala sesuatunya atas takdir Allah.

Sementara terjadinya gempa yang terjadi di Jawa Barat sebanyak 3 kali di awal tahun 2024 ini, ia memgasumsikan bisa saja itu merupakan bagi semua umat manusia dari Alloh. Tapi rata-rata hal itu digambarkan sebagai bencana alam.

Awal tahun 2024 ini diakui Wawan merupakan motivasi bagi dirinya untuk bisa mengabdi lebih baik kepada masyarakat. Ia tidak menhajui kalau di tahun 2023 masih menyisakan PR untuk dikerjakan.

Wawan mengaju, akan semaksimal mungkin mengabdi kepada masyarakat. ” Insyaallah saya akan terus berusaha dan berikhtiar menjalankan kepercayaan masyarakat, ” katanya. ** Sopandi

Kategori
Parlementaria

Ketua Fraksi PDIP Kabupaten Banding M. Luthfi Merasa Belum Baik Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat

Dejurnal.com, Bamdung – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bandung, M. Luthfi Hafiyyan mengaku merasa belum baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia akan berusaha menjadi yang lenih baik lagi di tahun 2024 ini.

Banyak masyarakat menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan mobil ambuman ruang inap rumah sakit dan kebutuhan lainnya. ” Jelas membutuhkan campur tangan kami. Insya Alloh akan kami bantu,” katanya di ruang Fraksi PDIP, Rabu (24/1/2024).

Luthfi juga mengingatkan, kalau tahun 2024 ini merupakan tahun Politik, tanggal 14 Februari 2024 akan digelar pesta Demokrasi. Ia mengajal masyarakat untuk nerpartosipasi menggunakan hak suarnya pada Pemilhan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Banding.

“Tentunya hal itu berkaitan langsung dengan masa depan negara, daerah, dan wilayah, untuk menuju perubahan yang lebih baik, ” pungkas Luthfi. * Sopandi

Kategori
Parlementaria

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

Dejurnal.com, Sukabumi – Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2023, terdapat 11 Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA), 3 diantaranya merupakan Prakarsa usul inisiatif DPRD, 8 lainnya merupakan Prakarsa usul Pemerintah Daerah yang diusulkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Sukabumi Tahun 2024.

RAPERDA USUL INISIATIF DPRD

1. Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
2. Raperda Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Raperda Penyelenggaraan Perhubungan.

RAPERDA USUL PEMERINTAH DAERAH

1. Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
Pengusul Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DISDAMKARTAN)
2. Raperda Perkreditan Rakyat menjadi Perekonomian Rakyat.
Pengusul PERUMDA BPR Sukabumi
3. Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045.
Pengusul BAPPELITBANGDA
4. Raperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Pengusul Bagian Organisasi SETDA
5. Raperda BPR Syariah.
Pengusul Bagian Perekonomian SETDA
6. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
Pengusul BPKAD
7. Raperda Perubahan APBD Tahun 2024.
Pengusul BPKAD
8. Raperda APBD Tahun 2025.
Pengusul BPKAD.***Al

Kategori
Parlementaria

Silaturahmi PWI – DPRD Kabupaten Bandung Jajaki Kolaborasi dan Kerja Sama

Dejurnal.com, Bandung – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung periode 2023-2026, beraudiensi dengan dengan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto.

Ketua PWI Kabupaten Bandung Enung D Susana mengatakan, kunjungan kali ini ke Ketua DPRD Kabupaten Bandung dalam rangka mempererat silaturahmi, sekaligus memperkenalkan jajaran pengurus PWI Kabupaten Bandung.

Selain itu, kata Enung, kunjungan tersebut bermaksud untuk menjalin hubungan sinergis antara profesi kewartawanan dengan DPRD Kabupaten Bandung secara kelembagaan.

“Kunjungan kami ke Ketua DPRD Kabupaten Bandung salah satunya untuk menjalin hubungan sinergis antarlembaga antara PWI dengan DPRD Kabupaten Bandung,” kata Enung seusai beraudiensi di DPRD Kabupaten Bandung, Jumat (22/12/2023).

Enung menambahkan, ada beberapa program PWI Kabupaten Bandung yang sempat disampaikan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya mengenai sinergitas program DPRD dengan PWI Kabupaten Bandung yang dapat disinergikan ke depannya.

Enung berharap, melalui pertemuan itu ke depannya segala program DPRD Kabupaten Bandung dapat tersosialisasikan kepada publik dengan berkolaborasi dengan media yang terdaftar di PWI Kabupaten Bandung.

“Mudah-nudahan hubungan sinergis positif antara PWI dengan DPRD Kabupaten Bandung ini dapat terjalin dengan baik dan berkesinambungan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto menyambut baik silaturahmi tersebut. Ia mengharapkan, jalinan komunikasi yang selama ini sudah terjalin dengan baik dengan PWI Kabupaten Bandung dapat terus terjalin.

Sugianto menegaskan, pihaknya senantiasa memberikan support untuk PWI Kabupaten Bandung sebagai mitra kerja. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan antarlembaga.

“Kami sangat mengapresiasi kedatangan para pengurus PWI Kabupaten Bandung. Tentunya kami akan mendukung program-program PWI Kabupaten Bandung yang bisa dikolaborasikan dengan DPRD Kabupaten Bandung,” pungkasnya.*** Sopandi

Kategori
Parlementaria

DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna ke-30 Tahun 2023

Dejurnal.com, Sesuai Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Sukabumi yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, bahwa Rapat Paripurna hari ini pada tanggal 8 Desember 2023, dalam hal untuk menyampaikan beberapa point

1. Penyampaian Laporan Bapemperda tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024.
2. Pengambilan Keputusan atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024.

3. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama.

4. Penyampaian laporan dari masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi tentang hasil Reses ke-tiga tahun 2023.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi pada hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Budi Azhar Mutawali, S.Ip, didampingi Wakil Bupati Sukabumi Drs. H. Iyos Somantri, M.Si, para Anggota DPRD, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sukabumi (FORKOPIMDA) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Memasuki acara pertama pada rapat paripurna hari ini yaitu penyampaian Laporan Bapemperda mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024. yang disampaikan oleh H. NASRUDIN SUMITRA PURA, S.Pd,

Selanjutnya Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bupati dan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024. Yang di tandatangani oleh Pimpinan DPRD beserta Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi.

Acara terakhir yaitu Penyampaian laporan Reses dari masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi tentang hasil Reses ke-tiga tahun 2023.

Diawali dari Fraksi Partai Gerindra, yang disampaikan oleh Usep Wawan, S.Pd., MM.Pd, Fraksi Partai Golkar, disampaikan oleh Dennys Ali Perkasa,S.STP.Pel,M.Mar, Fraksi PKS, disampaikan oleh Amran Munawar Lutphi, S.Kom, Fraksi PDI-P, disampaikan oleh Anang Janur, S.Pd, Fraksi PAN, disampaikan oleh H. Dahyat Rahardja, Fraksi PKB, disampaikan oleh Dadan Hasanudin, S.Ag, Fraksi PPP, disampaikan oleh H. Ujang Rahmat, S.Pd.I.

Dengan telah disampaikannya laporan hasil pelaksanaan kegiatan Reses ke-Tiga DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, yang merupakan media untuk menyampaikan keinginan dan kebutuhan masyarakat secara langsung, untuk itu kami meminta agar usulan-usulan hasil reses ini untuk ditindaklanjuti dan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Sukabumi terutama untuk dimasukkan dalam pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 yang akan datang.***aldy

Kategori
Parlementaria

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Berharap dengan Pemilu Berkualitas Menghasilkan Pemimpin Berkualitas

Dejurnal.com, Bandung – Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto berharap pelaksanaan Pemilu serentak di Kabupaten Bandung berlangsung aman dan kondusif, dan berkualitas.” Harapannya, melalui Pemilu yang berkualitas ini mampu melahirkan pemimpin berkualitas,” katanya.

Hal ini disampaikan Sugianto saat menghadiri Rapat Evaluasi Kinerja Badan Adhoc Pemilu 2024. yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung di Sutan Raja Hotel Soreang, Rabu (28/11/2023).

“Selaku unsur pemerintahan Kabupaten Bandung, melalui pesta demokrasi Pilpres dan Pilkada tahun 2024, kita senantiasa ingin mendorong bahwa Kabupaten Bandung tetap kondusif aman dan nyaman,” ujar Sugianto.

Dalam kesempatan itu, Sugianto mengharapkan agar seluruh Badan Adhoc Pemilu menjalankan tugasnya sebaik mungkin.

Mnuriut Sugianto, meskipun DPRD Kabupaten Bandung dalam ruang lingkup merencanakan dan membahas anggaran untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, tapi tidak terpisahkan dari kegiatan pelaksanaan Pilpres dan Pileg.

Evaluasi kinerja badan adhoc Pemilu 2024 itu, menghadirkan narasumner Ketua KPU Jawa Barat, Yuni Wahyuni dan para ketua dan anggota PPK serta Ketua dan anggota PPS . *** Sopandi

Kategori
Parlementaria

Aspirasi Palawa ke DPRD Garut : Ajukan Adanya Sarpras Pers, Penunjang Kinerja Jurnalistik

Dejurnal.com, Garut – Beberapa organisasi profesi (Orprof ) Pers se – Kabupaten Garut yang tergabung dalam Palawa melakukan audens dengan DPRD Garut guna menyampaikan aspirasi perlunya sarana dan prasana penunjang kegiatan jurnalistik di Kabupaten Garut, Jumat (17/11/2023).

Audiensi diterima wakil Ketua DPRD Garut, Ayi Suryana tanpa kehadiran pihak SKPD terkait. “Terima kasih, mohon maaf saya tadi habis sholat Jumat dan melakukan istigosah Palestina di Mesjid Agung Garut dan menginggat pentingnya acara ini saya langsung kemari, dalam acara audensi penyampaian aspirasi rekan-rekan wartawan saat ini hadir tergabung Paguyuban Lembaga Wartawan (Palawa), menginggat waktu, karena saya masih ada agenda lain, walau tanpa kehadiran dari SKPD Pemda Kab. Garut dan rekan rekan bisa menerima, namun nanti kami pastikan didalam rapat kerja akan kami bahas,” Jelasnya.

Ayi Suryana telah memahami atas kondisi apa yang dirasakan oleh orprof pers Se Kabupaten Garut terutama atas minimnya anggaran di Diskominfo Pemda Kab. Garut sehingga pihaknya akan mendorong jadi Nota Pimpinan DPRD kepada Bupati selaku Pimpinan Pemeritah Daerah Kab. Garut, untuk bisa meminjampakaikan gedung serta sarana dan prasarana yang representatif untuk menunjang kinerja kewartawanan di Kabupaten Garut.

“Bahkan dalam Pandangan Umum Fraksi PPP DPRD Kab. Garut itu telah jadi PU – FPPP kami, ini saya akan segera ditindak lanjuti nanti hasilnya saya akan sampaikan dan berikan Nota Pimpinan DPRD, terima kasih rekan rekan semua,” Tandas Ayi Suryana.

Hasil audiensi menghasilkan Nota Pimpinan DPRD Nomor : 100.3.7/ 1667/DPRD -2023, yang tertanggal 17 Nopember 2023 lampiran tiga lembar ditujukan langsung Kepada Bupati Garut dan ditanda tangani Ketua DPRD Kabupaten Garut Drs. Hj. Euis Ida Warti’ah , M.Si.***Yohanes