Dejurnal.com, Bandung – Sebanyak 68 Kepala SDN di Kecamatan Rancaekek dilaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) BOS yang digelar di SDN Rancaekek 1 Kabupaten Bandung, Kamis(08/12/2022).

H. Usup, SPd selaku Satker kecamatan Rancaekek, mengatakan bahwa monev BOS ini dilaksanakan untuk mengevaluasi sejauhmana penggunaan BOS di sekokah. “Bagaimana LPJ dan SPJnya, apakah sudah sesuai aturan yang berlaku? Apakah sesuai RKAS, intinya jangan sampai melenceng agar tidak kacau,” ujarnya.

Lanjut Usup, sejauh ini tidak ada permasalahan yang signifikan kecuali ada pajak yang belum selesai, namun bisa bisa diselesaikan.

“Monev ini merupakan tanggung jawab bersama dan ke depan harus lebih baik lagi karena kalau tidak nanti akan terkena APH,” ujarnya.

Baca Juga :   Antisipasi Berita Hoaks, Bawaslu Garut Gandeng Media Tingkatkan Pengawasan Partisipatif

Ketua PGRI Rancaekek, Hj. Elis Pristiwati S.Pd, MM sangat mendukung adanya monev dari kabupaten. hal ini agar para kepsek paham dan bisa pas dalam menggunakan anggaran.

“Mudah mudahan adanya monitoring ini kepsek ke depan makin maju dan sukses tanpa ekses,” tandasnya.

Hal senada disampaikan Korwas SD H.Yayat yang memberikan apresiasi luar biasa terhadap monev yang dilaksanakan rutin tiap tahun tiga kali.

“Mudah-mudahaan menjadi energi postif kepada para kepala sekolah dan menjadikan laporan semakin baik lagi sesuai juklak dan juknis.,” tandasnya.

Sementara itu, Kasi Pembinaan dan Pengembangan Bidang SD dari Disdik kabupaten Bandung yakni Amim MS. S.Pd, M.Pd menjelaskan bahwa monev ini sudah diprogramkan dan dilaksanakan setahun 3 kali.

Baca Juga :   Sugianto : DPRD Harus Mampu Menginventarisir Permasalahan yang Muncul Tiap Tahun

Ia berharap, setelah dimonitoring dari dinas, tidak ada temuan yang keluar dari juklak dan juknis.

“Kami dari dinas bertugas memotret dan membina, sehingga ketika ada kesalahan ada waktu untuk diperbaiki agar tidak terulang lagi,” imbuhnya.

Terkait pelanggaran, Amim mengatakan sejauh ini tidak ada yang signifikan kecuaki masalah keterlambatan bayar pajak lambat, dan pembiaran SPJ yang ditumpuk.

“Oleh karena itu ke depan, para sekolah diharapkan memperbaiki 3 P, yaitu penampilan, pelayanan dan prestasi, dan 3P ini berlaku di semua aspek,” pungkasnya.***Deri Acong