Kurangi Miskin Ekstrem, Bupati Bandung Launching Insentif Guru Ngaji dan Dorong Perbankan Bantuan KUR

Bupati Bandung Dadang Supriatna, Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan, dan Setda Pemda Bandung Cakra Amiyana seusai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten, Rabu (29/9/2021). (Sopandi/dejurnal.com)
Bupati Bandung Dadang Supriatna, Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan, dan Setda Pemda Bandung Cakra Amiyana seusai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten, Rabu (29/9/2021). (Sopandi/dejurnal.com)

Dejurnal.com, Bandung – Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, Kabupaten Bamdung termasuk kategori miskin ekstrem, sehingga ia akan berupaya bisa menguranginya.

“Tadi saya rapat koordinasi dengan Wapres, bahwa Kabupaten Bandung termasuk katagori miskin ekstrim. Jadi melebihi 2, sekian persen. Nah, sehingga kita punya target sampai Desember ini, kita harus bisa mengurangi,” kata Dadang Supriatna usai Sidang Paripurna Penetapan dan Penandatanganan Bersama Mengenai RAPBD Perubauan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Rabu (29/9/2021).

Baca Juga :   Aminah Bersama Tiga Anaknya Rela Tinggal di Rumah Tak Layak Huni

Menurut Dadang Supriatna, untuk mengurangi kemiskinan itu beberapa langkah stratestragi dilakukan, diantaranya dengan diawali merealisasikan insentif guru ngaji. “Besok kita mulai launching insentif 16.000 guru ngaji, ” katanya.

Langkah yang kedua menurut Dadang Supriatna, yakni Pemda Kabupaten Bandung mendorong bantuan modal usaha tanpa bunga.

“Kita dorong, kita undang para perbankan yang mengeluarkan biaya kredit KUR, karena penyerapan anggaran di Jawa Barat masih 13, sekian persen sehingga kita uoayakan bagaimana untuk bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tentunya kita lebih ke pada arah program yang bisa menjadikan multiplayer efek secara ekonomi mikro, ” terang bupati.

Baca Juga :   Edi Sujana : Tindak Jika Ada Pedagang Daging Babi di Pasar Sayati Indah

Seusai rapat paripurna itu, Dadang Supriatna juga menyampaikan, APBD Peribahan Kabupaten Bandung dari semula 4,6 triliun, sekarang menjadi 5,78 triliun, artinya ada kenaikan sekitar 1,6 triliun. Kebanyakan dari dana bagi hasil dan juga dari pendapatan, serta transfer pusat, Dana Alokasi Kjusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).*** Sopandi

Video Pilihan