Dejurnal.com, Garut – Pelantikan para Kepala Desa terpilih hasil Pilkades Serentak Tahun 2021 tinggal hitungan hari, dalam sebuah pernyataannya Pemda Kabupaten Garut tetap akan melaksanakan pelantikan ada sekitar 215 Kepala Desa yang akan dilantik oleh Bupati Garut selaku Kepala Daerah.
Rencananya pelantikan Kepala Desa pada tanggal 28 Juli 2021 akan diselenggarakan di SOR Ciateul milik Pemda Kabupaten Garut dengab kapasitas 3000 orang, sementara estimasi peserta yang hadir sekitar 600 orang. Namun acara tersebut batal berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Bupati Garut bahwa acara pelantikan tetap akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021 secara virtual di kecamatan dan simbolik perwakilan saja hal tersebut mengingat adanya perpanjangan PPKM Level 4 Covid-19 dari tanggal 26 Juli sampai 02 Agustus 2021.
Salah satu aktivis muda Kabupaten Garut, Ari Nurjaly mengapresiasi keputusan Bupati Garut pelantikan kepala desa melalui virtual.
“Memang piawai Bupati Garut ini, selaku Ketua Satuan Gugus Tugas Covid -19, tidak mau ambil resiko, adanya cluster baru setelah pelantikan para Kepala Desa dan terus menjadi sorotan terkait kerumunan massa, tentunya akan berbenturan dan melanggar aturan PPKM Covid -19,” Ujarnya.
Ari yang ditemui selepas berkordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) mengatakan, dirinya telah berkordinasi dengan pihak APH, terkait ada beberapa Kepala Desa yang diduga telah menggunakan Keuangan Desa selama dirinya menjabat sebagai Kepala Desa, sementara waktu pelantikan tinggal beberapa hari lagi, dan sampai detik ini keuangan desa belum dikembalikan.
“Saya berharap APH bisa bekerja sama dalam menyelamatkan keuangan negara dan memberikan sanksi tegas terhadap para oknum pelaku tersebut, baik DD, ADD, IP bahkan keuangan lainnya seperti BUMDES, BLT DD, atau Pajak dan Bantuan Sosial yang dimanfaatkan oleh para oknum tersebut,” Tegasnya.
Menurut Ari, berdasarkan data yang dimiliki, ada banyak kepala desa yang saat ini sedang panik karena bermasalah dengan keuangan. Beberapa contoh di kecamatan Karangpawitan saja ada beberapa desa yang bermasalah dengan keuangan desanya. Hal tersebut terkuak saat monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim monitoring kecamatan.
“Kini Para Kepala Desa tersebut sedang sibuk menutupi pengembalian keuangan desa sampai menjual Asset kepemilikan pribadinya baik berupa rumah tanah sawah kebun dan kendaran,” Ungkapnya.
Lanjut Ari, sementara di Kecamatan Pangatikan ada desa yang BLT DD dan Pajak diduga di embat oknum Kades ratusan juta rupiah bahkan kemarin telah musyawarah hadir Pihak Kecamatan, Dinas DPMD, dan dari Pihak Desa.
“Kepala desa tersebut harus mengembalikan keuangan desa, baik itu BLT DD atau Pajak, sebagaimana teguran dari pratama,” Pungkasnya.
Ditambah lagi ada desa di Pakenjeng yang sudah didumaskan oleh warganya ke Kejari Garut dan saat ini sedang diproses. “Itu semua tentunya harus clear and clean sebelum pelantikan,” pungkasnya.***Yohanes