KIM GMBI Beri “Raport Merah” Pada Kinerja Bupati Bekasi

Beberapa orang yang tergabung KIM GMBI saat berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Bekasi, Selasa (4/5/2021).
Beberapa orang yang tergabung KIM GMBI saat berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Bekasi, Selasa (4/5/2021).

Dejurnal.com, Bekasi – Komunitas Intelektual Muda (KIM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Bekasi, Selasa (4/5/2021).

“Tidak ada kesejahteraan hari ini pada guru pengajar di kabupaten Bekasi,yang ada intimidasi tentang nasib mereka yang tidak jelas selama menjadi guru pengajar untuk mencerdaskan anak anak di kabupaten Bekasi,” tutur salah satu pendemo yang berorasi di depan Kantor Bupati Bekasi.

Dalam aksi unjuk rasa, para pengunjuk rasa juga melakukan doa bersama,untuk mendoakan kabupaten Bekasi, aksi unjuk rasa yang di lakukan Komunitas Intelektual Muda Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia di jaga ketat petugas kepolisian dan satuan polisi pamong praja kabupaten Bekasi.

Baca :   Pembatasan Bepergian Bagi ASN, Ini Kata Bupati Purwakarta

“Kami berikan rapor merah kepada bupati bekasi Eka Supria Atmaja, karena kami anggap gagal menjalankan roda pemerintahan di kabupaten Bekasi, termasuk tidak ada kemajuan yang signifikan di kabupaten Bekasi yang dapat di banggakan masyarakat,” lanjutnya.

Selain itu menurut Ketua KIM GMBI Kabupaten Bekasi, Ardi, kurang transparannya anggaran covid-19 yang mencapai Rp240 milyar, dan diduga tidak sampainya ke masyarakat, terlebih pemerintah kabupaten Bekasi seperti tidak berani mempublikasikan anggaran covid-19 yang luar biasa tersebut.

“Kami sebagai Intelektual Muda Gerakan Masyarakat bawah Indonesia, jelas sangat kecewa dengan pemerintah kabupaten Bekasi yang seolah menutupi anggaran fantastis covid 19 yang mencapai 240 milyar rupiah, namun realisasinya bantuan hanya sekali dan tidak merata yang di dapati warga kabupaten Bekasi,” jelas Ardi kordinator aksi unjuk rasa.

Baca :   Pengusaha Bata Merah Itu Sah Jadi Dalem Bandung 1

Pendemo juga dalam orasinya, meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan meminta untuk segera turun ke kabupaten Bekasi untuk mengaudit dan memeriksa anggaran Covid 19.

“Kami akan meminta BPK mengaudit anggaran tersebut dan juga meminta KPK agar secepatnya turun ke Bekasi untuk memeriksa para oknum yang di anggap telah melakukan penyelewengan dana covid 19” lanjut Ardi.

Komunitas Intelektual Muda Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, juga meminta Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, untuk mundur dari jabatannya.

“Karena Bupati Bekasi kami anggap telah gagal untuk membangun kabupaten Bekasi, karena saat ini pemerintahan di bawah dia hanya jalan di tempat.” tutupnya.***Eka/Red