Dejurnal.com, Karawang –
Bantuan pemerintah daerah dan pusat yang langsung digelontorkan ke desa desember 2020 jangan dijadikan alat kampanye incumben pada Pilkades seperti pembagian bantuan langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial (Bansos) dan lainnya, karena itu wajib diberikan kepada masyarakat sesuai ketentuan.
Hal itu diungkapkan Ketua Karawang Monitoring Group ( KMG) Imron Rosasi SAg kepada dejurnal.com Selasa malam (29/12/2020)
“Jadi jangan dipolitisasi demi keuntungan calon Petahana, sejak enam tahun menjabat kemana aja nyalon lagi baru so peduli kepada warga,” sindir Imron.
Lanjut Imron, praktek aji mumpung atau so peduli terhadap warga sudah mulai terendus yang mengarah pada politisasi pilkades dari sejumlah oknum kades petahana untuk mendulang simpati di Pilkades 2021.
Padahal bantuan pemerintah tetap digontorkan tidak ada kaitannya dengan balon incamben seperti bansos covid 19 yang sering di klaim sebagai perjuangan atau jasa sang oknum Kades Petahana.
“Sehingga berpotensi terjadinya gesekan dengan sejumlah balon kades lainnya.” jelasnya.
Imron mengingatkan masyarakat pemilih harus cerdas dan memahami bahwa BLT dan jenis bansos lainnya, tidak ada kaitan apapun dengan kepentingan bakal calon Kades petahana karena anggaran yang digelontorkan adalah murni dari pusat dan daerah. Adapun pemerintah desa, sebatas menjembatani karena BLT maupun bansos dan jenis lainnya, bukanlah dana dari kades dan atau calon kades, melainkan uang negara.
Jadi warga jangan terkecoh dan mau diajak atau dibisikin para balon kades petahana dan jangan dipercaya ataupun terpengaruh apabila , ada oknum mengklaim bahwa BLT dan Bansos adalah darinya atau jasanya, di musim Pilkades yang rawan di politisasi sejumlah oknum balon kades petahana.
“Gelagat klaim itu sudah tercium, utamanya dari oknum balon kades petahana, karena para kades yang kembali memencalonkan.
Jangan main main dengan bansos untul meraup simpati masyarakat buatlah program pro rakyat yang rasional dan adu gagasan dan yakinkan visi misi untuk kemajuan dan kesejahteraan warga dari pada meng memanfaatkan dan membonceng program bansos dan BLT. Yang didanai pemerintah pusat dan daerah untuk meraih simpati calon pemilih,” ungkapnya.
Dikatakannya, saat ini program Kemendes dan Kemensos dengan Bansosnya atau dana lainnya, program dan uangnya pun bukan dari kades atau pemerintahan desa.
“Jadi, masyarakat jangan mau dibodohi dengan berbagai iming iming atau janji muluk, pilihlah kades pro rakyat yang bisa menebar kesejahteraan bagi warganya,” pungkas Imron.**RIF