Dejurnal.com, Garut – Dugaan adanya perjokian dan pungli bantuan sosial tunai (BST) dari Kementrian Sosial yang terjadi di Kecamatan Pakenjeng mendapat sorotan serius dari beberapa aktifis di Kabupaten Garut.
“Sejatinya, inspektorat dan Kantor Pos Garut bisa dilibatkan dalam menyikapi hal ini,” ujar Wakil Ketua AMMNI Kabupaten Garut Y. Sitorus saat diminta tanggapan atas hal itu, Kamis (24/12/2020).
Menurutnya, adanya dugaan perjokian dan pungli karena fungsi sisi pengawasan lemah baik dari Ketua Tikorcam, Forkompimcam, Dinsos, Ketua Tikorda serta Inspektorat dan Unsur Forkopimda plus Kantor Pos Garut.
“Kepala Pos Giro Kabupaten Garut tidak bisa diam saja dan lepas tanggung jawab, ketika ada permasalahan yang terjadi di lapangan, diduga keterlibatan anak buahnya,” tandasnya.
Waka AMMNI Sitorus pun menandaskan bahwa pihaknya akan ikut pro aktif menyikapi dugaan perjokian dan pungli di Kecamatan Pakenjeng untuk mendorong inspektorat dan kantor pos Garut audit dan meminta APH segera turun tangan jika ada pelanggaran dalam itu.
“Para pelaku dugaan perjokian ini harus bertanggung jawab karena bansos tunai tersebut adalah hak warga sebagai penerima bantuan dan saya yakin hal ini tidak terjadi hanya di Pakenjeng saja, di kecamatan lain pun diduga terjadi, untuk itu saya mendorong Inspektorat dan APH segera turun tangan,” tandasnya.
Hal senada datang dari Wakil Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Jawa Barat, Zulkarnaeni yang juga ikut menyoroti dugaan perjokian dan pungli di Kecamatan Pakenjeng.
“Adanya video dugaan perjokian ini menjadi keyakinan buat insan pers bahwa bansos menjadi bancakan para oknum,” tandasnya.
Apalagi lanjut Zulkarnaeni, dengan tertangkapnya mantan Menteri Sosial karena tersandung dugaan korupsi bansos, makin membuka mata publik betapa luar biasa menggiurkan dana bantuan sosial, dan sudah seharusnya inspektorat juga ikut turun tangan untuk menindaklanjuti hal ini.
“Terus ketika ada perlakuan seperti ini pada bansos tunai, apa para oknum ingin mengikuti jejak langkah mantan Mensos yang tertangkap KPK?” tandasnya.
Zul pun akan mendorong bansos tunai itu dikembalikan kepada warga masyarakat yang berhak. “Saya meyakini bansos tunai itu tak sampai kepada penerima,” pungkasnya.
Berkaitan hal itu, Kepala Kantor Pos Garut yang baru ketika dihubungi melalui aplikasi perpesanan mengaku merasa kaget dengan adanya informasi dugaan perjokian dan pungli tersebut.
“Saya masih di Bandung, nanti kalau sudah di Garut dikabari,” ujarnya kepada dejurnal.com.
Kendati demikian Kepala Kantor Pos Garut akan meminta Kepala Pos yang membawahi Pakenjeng untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Sebagai pejabat baru, saya bukan lepas tanggung jawab namun karena belum memahami subtansi permasalahan yang terjadi saja,” pungkasnya.***Red