Dejurnal.com, Bandung – “Ikut PKKS Kepsek SD Korwil Pendidikan Ciparay Diduga Menjadi Korban Pungli Oknum PNS.” Demikian judul berita di sebuah media online belum lama ini. Dalam berita itu disebut-sebut atasan lingkungan Korwil Pendidikan Ciparay diduga mengarahkan seorang oknum kepala sekolah melakukan pungli.
Kepala Kordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan SD Ciparay H. Muhammad Toha. S.Pd. M.Pd menganggap berita itu sebagai fitnah, tuduhan yang tidak berdasar. Apa yang disebutkan diduga-duga dalam berita itu sangat bertolak belakang.
Toha mengutip apa yang ditulis dalam media online itu, yang memberitakan pelaksanaan PKKS (Penilaian Kinerja Kepala Sekolah) di lingkungan Pendidikan SD Korwil Ciparay, pada bulan Oktober 2020 diduga kuat ada praktik pungli terhadap kepala sekolah yang mengikuti PKKS.
Toha menuturkan dalam berita itu, bahwa pungli itu dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah yang dipercaya dan ditunjuk kemudian di setorkan kepada oknum Pengawas SD Korwil Ciparay. Berita itu menyebut, konon tidak menutup kemungkinan pungli itu berdasarkan arahan dan petunjuk dari atasannya di lingkungan Korwil Pendidikan SD Ciparay kabupaten Bandung.
Media tersebut, kata Toha mengaku pernyataan itu didapat dari sumber beberapa kepala sekolah yang jadi korban pungli.
Media itu juga menyebut salah satu kepala sekolah berinisial A yang sedang sakit dan sedang mengajukan pensiun dini, dipaksa untuk ikut PKKS, serta harus mengeluarkan uang Rp 5 juta lebih untuk syarat lolos PKKS.
Media itu juga menyebut sumber lain yang katanya di lingkungan Dinas pendidikan SD Korwil Ciparay, ada 8 Gugus Pengawas yang diduga menerima 1 juta dari 3 juta yang dikumpulkan oknum Kepala Sekolah, dan sisanya 2 juta di pegang Oknum Kepala Sekolah tersebut.
“Ini semua bertolak belakang. Tak ada pungutan untuk hal apa pun, termasuk pelaksanaan PKKS,” kata Toha ketika dihubungi, Sabtu (19/12/2020).
Toha yang tidak merasa dikonfirmasi oleh reporter media tersebut merasa hal ini sebagai fitnah. Ia mengaku akan mengklarifikasi. Namun sebelumnya, ia akan meminta surat pernyataan dari kepala sekolah bahwa apakah jadi korban pungli atau tidak.***Sopandi
***Sopandi