Pengamat Politik : Debat Publik Cabup-Cawabup Bukan Ajang Provokasi

Debat publik Calon Bupati/ Wakil Bupati Bandung , Sabtu (31/10/2020).
Debat publik Calon Bupati/ Wakil Bupati Bandung , Sabtu (31/10/2020).

dejurnal.com, Bandung – KPU Kabupaten Bandung baru saja melangsungkan debat publik Calon Bupati/ Wakil Bupati Bandung , Sabtu (30/10/2020). Sejumlah pakar politik dan Kebijakan Publik, memberikan penilaian terhadap pelaksanaan debat publik perdana bertemakan Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung.

Pakar Kebijakan Publik UNPAD, Prof. Dr. H. Asep Sumaryana, M.Si mengatakan debat publik adalah pengujian kemampuan calon kandidat untuk menangani berbagai persoalan dan juga menyampaikan program yang akan dijalankan pada saat pemerintahannya kelak.

“Nah hal ini tentunya harus berangkat dari kondisi empiris yang ada di masyarakat. Agar pada saat penanganan-penanganan masalah dan melaksanakan program-program, sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Bandung,” ujar Asep saat dihubungi via telepon, Minggu (1/11/2020).

Kata Asep, ada kandidat yang berangkat dari keinginan untuk membuat program-program yang produktif dan visioner. Dan ada kandidat yang berangkat dari keinginan-keinginan, yang lebih pada upaya untuk memenangkan persaingan.

Yang perlu dihindari adalah jangan sampai kandidat yang tampil bermaksud untuk memprovokasi agar kemenangan berpihak kepadanya. Padahal ketika melaksanakan pembangunan dan merealisasikan program, itu susah.

“Nah itu yang tidak boleh, karena Pilkada mesti ditafsirkan dalam pembelajaran politik juga. Kalau Pilkada hanya sebatas menang kalah, itu salah. Karena yang harus dikedepankan adalah bagaimana Pilkada ini menjadi bagian dari pendidikan politik,” sambungnya.

Baca :   Ini Kesan Dena Wahyu Kelana Main di Preman Pensiun 5

Menurut Asep, masyarakat Kabupaten Bandung terbagi menjadi tiga yaitu masyarakat rasionalis, transvisional yaitu masyarakat yang lebih menginginkan harapan-harapan, kebutuhan-kebutuhan, kepentingannya untuk diakomodasi, dan juga ada masyarakat tradisional.

“Jadi, kalau dicermati kemarin pada debat publik itu. Ada paslon yang ingin merealisasikan program-program yang diinginkan oleh masyarakat, dan ada juga paslon juga yang berusaha untuk merayu konstituen dan pemilih untuk berpihak kepadanya. Yang tidak boleh dilupakan oleh para pemilih adalah realita, karena jangan sampai memilih karena iming-iming yang tinggi tanpa bisa direalisasikan. Itu saja yang harus disikapi oleh masyarakat,” pungkas Asep.

Sementara Pengamat Politik dan Dosen Universitas Nurtanio, Djamu Kertabudi menuturkan bahwa dengan adanya debat publik ini, masyarakat Kabupaten Bandung patut bergembira. Karena bisa menatap dan menilai langsung calon pemimpinnya.

“Walaupun tidak ada debatnya, hanya tanya jawab versi “cerdas cermat” semata. Akan tetapi, secara umum dapat dinilai bahwa ketiga pasangan calon ini dapat dikatakan pantas untuk memimpin Kabupaten Bandung ini,” tutur Djamu.

Menurutnya biasa jika, di debat publik pertama, paslon masih belum menampilkan kemampuan yang terbaik karena berbagai faktor. Namun Djamu yang merupakan insan kampus yang bersikap netral, memiliki penilaian secara objektif, terhadap penampilan tiga paslon, dengan menggunakan parameter yang jelas.

Baca :   Pelaksanaan Reservoar, Perumda Tirta Raharja dapat Pendampingan Hukum dari Kajari Bandung

“Artinya, kalau menggunakan angka absolut, dinilai angka 7 lebih. Lebihnya ini tentu dengan angka absolut dan bervariasi. Yang jelas, secara komprehensif ada yang lebih unggul. Dilihat dari sisi parameter, masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda. Seperti dari sisi emosional, questions (pengendalian diri), kualitas dan kejelasan konsep, wawasan, komunikasi dan retorika, penguasaan masalah, dan karakter & gaya kepemimpinan,” papar Djamu.

Berdasarkan hasil survey dari berbagai lembaga kajian profesional, ungkap Djamu, bahwa pengaruh debat publik terhadap masyarakat pemilih hanya di kisaran tiga persen. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan bagi KPU untuk melaksanakan debat selanjutnya.

“Mampu mendorong Paslon mengungkapkan potensi terbaiknya, dan antusiasme masyarakat lebih meningkat dan bergairah. Maka dari itu, aspek publikasi perlu ditingkatkan, karena acara debat kemarin masih banyak masyarakat yang tidak tahu,” tutup Djamu.

Praktisi Politik, H Ikhsan menjelaskan bahwa dalam panggung politik itu, ada yang disebut dengan adu gagasan atau debat. Hal tersebut bisa memunculkan pesan dan kesan.

Pesan adalah pasangan calon bisa menyampaikan penguasaan masalah, program yang terukur dan terencana. Sedangkan kesan adalah pasangan calon bisa memperlihatkan sikap tegas, cerdas, dan berani mengambil keputusan.

Baca :   Upaya Lestarikan Seni dan Budaya Sunda, Kang DS Dukung Mulok Sekolah

“Tapi pertanyaannya, mana yang lebih penting dalam debat itu, kelihatan retorikanya bagus dan jago. Atau yang dilihat adalah bahwa orang itu atau pasangan itu menguasai masalah, rasional, masuk akal, terukur, kan itu yang ingin ditampilkan,” jelas Ihsan.

Ihsan mengakui bahwa dalam debat publik pertama, pasangan nomor urut 1, Kurnia Agustina-Usman Sayogi, memimpin. Menurutnya, paslon nomor urut 1, lebih bagus, lebih biasa, lebih terukur dan menguasai masalah. Kemudian disusul oleh paslon nomor urut 2, Yena Iskandar Ma’soem-Atep, dan paslon nomor urut 3, Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan.

“Karena yang diukur bobotnya seperti ini, ya oke kamu bisa memaparkan masalah yang ada di Kabupaten Bandung, lalu ada cara keluar, kemudian ada bagaimana cara anda menyelesaikan masalah itu, solusinya apa,” paparnya.

“Kan suka ada calon, kelihatannya iya berani segala macam, tapi nggak terukur, seringkali begitu dalam debat publik itu,” sambungnya.

Hasil dari debat publik itu, adalah bagaimana menyakinkan para pemilih. Dan menyampaikan pesan kepada publik secara luas, bahwa seperti itulah gaya kepemimpinan para kandidat.

“Ketika nanti kelak memimpin,” pungkasnya.*** di