Dejurnal.com, Bandung – Akibat penolakan Angaran Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten 2020, akan berdampak tidak berjalannya pembangunan insfrastuktur di desa, karena Anggaran Desa (DD) terkuras kepada penangan Covid-19.
Hal ini disampaikan Kepala Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, H. Dadang Suryana di kantornya, Jum’at (29/9).
Tidak disyahkannya anggaran perubahan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung yang digelar 7 September 2020 itu, karena ada penolakan sebagian besar fraksi yang menganggap pembahasannya belum final.
Fraksi yang menolak penuh terhadap pengesahan anggaran perubahan yakni: PKB, Nasdem dan Demokrat. Yang abstain Fraksi PDIP dan PAN. Sedangkan yang menerima Golkar dan Gerimdra, dan sisanya PKS menolak dengan catatan.
H. Dadang berharap, keputusan DPRD itu jangan karena unsur politis. “Lepaskan lah dari kepentingan politis ata sebagian kecil kepentingan demi kepentingan masyarakat yang lebih besar. Atau jika ada kecurigaan terhadap eksekuti maka mari tingatkan pengawasnnya,” ujarnya.
Dengan terjadi hal ini, H. Dadang Suryana berharap kepada Bupati Bandung H. Dadang Naser, agar membuat keputusan atau kebijakan yang bisa merealisasikan anggaran perubahan tersebut. “Kalau dulu ada diskresi. Tolong Pak Bupati bisa mengeluarkan keputusan yang bisa merealisasikan anggaran tersebut demi masyarakat,” terang H. Dadang.
Ia pun berharap kepada para anggota dewan, agar melepas kepentingan partai demi masyarakat yang lebih luas, karena ia sebagai kepala desa paham bagaimana pembangunan tidak bisa dilaksanakan jika anggarn perubahan itu tidak disyahkan. Padahal, untuk penanganan Cobid- 19 pun belum selesai, malahan kasusnya semakin meningkat. “Ini masih perlu penanganan dan bantuan. Sedangkan anggaran desa sudah banyak yang digunakan untuk penanganan ini. Jadi tolong kepada anggota DPRD, ini kanyah saya sebagai kepala desa, perhatikanlah kepentingan masyarakat banyak,” pungkasnya.***Sopandi