Dejurnal.com,Cianjur – Program Pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan terus bergulir, berbagai bantuan tiap bulan digelontorkan dari APBN mencapai Trilyunan rupiah dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi dan tanggungan hidup masyarakat miskin.Aturan, UU maupun Pedum di buat sedemikian rupa termasuk perangkat orang yang menangani program ini yang langsung di bawah pengawasan Kementrian sosial, tidak tanggung-tanggung, Kementrian sosial mengangkat para relawan yang ditempatkan di tiap-tiap Dinas Sosial Kabupaten seluruh Indonesia.Salah satu bantuan yang terus bergulir tiap bulan adalah BPNT yang sekarang diganti jadi Bantuan Sembako.
Bantuan ini berbentuk Uang yang awalnya Rp 110.000 per KPM kemudian bertambah jadi Rp 150.000 dan sekarang di tahun 2020 ditambah lagi menjadi Rp. 200.000, walau bantuan ini berbentuk uang tapi para KPM tidak bisa mencairkan ke dalam uang, sebab uang tersebut berada dalam satu kartu combo yang diterbitkan oleh Bank yang di tunjuk pemerintah sebagai Bank Penyalur, caranya adalah Bank penyalur (red-untuk Cianjur BRI) melakukan kerjasama dengan warung yang ada untuk menjadi agen BRI dalam penyaluran Bantuan Sembako ini ke masyarakat, masyarakat yang sudah mendapat kartu combo bisa menggesek di mesin yang sudah di sediakan BRI di warung agen tersebut (red-e-warong).
Dalam Perpres, peraturan 3 mentri atau Pedum sangat jelas tentang tata cara pelaksanaanya, tapi ternyata di Lapangan sangat bertentangan dengan semua peraturan tersebut.
Dalam Pedum disebutkan bahwa, BARANG TIDAK BOLEH DIPAKETKAN, ternyata e warong memaketkan semua bahan sembako tersebut. Kemudian KENDALI BELANJA ADA DI KPM, kenyataanya bagaimana kendali belanja ada di KPM, kalau semua sudah dipaket.Selanjutnya, E WARONG BEBAS BELANJA KEBUTUHAN UNTUK MENYEDIAKAN KPM DARI BERBAGAI SUMBER, kenyataanya e warong sudah di pasok oleh supplier dengan bentuk paket.
Saat wartawan dejurnal.com cianjur. konfirmasi ke salah satu e warong di daerah sukaluyu desa tanjungsari, ia mengatakan bahwa, benar semua bahan sembako sudah di pasok suplayer hingga pihak saya (red-e warong) tidak bisa belanja sendiri,”katanya.
Padahal menurut nya,seandainya saja e warong bebas belanja, di jamin barang akan lebih bagus dan terjamin kwalitas dan kwantitasnya,”ungkapnya.Aneh memang, kenapa Pemda Cianjur (red-Bupati, Kajari, Kodim, Kapolres) seolah-olah menutup mata dan membiarkan keadaan seperti terus berlanjut Kenapa tidak memberdayakan Bumdes di tiap Desa untuk berperan aktif Atau memang semua sudah terlena dengan permainan para supplier Sampai saat ini, beberapa kali wartawan dejurnal.com mencoba menemui Kepala Dinas Sosial Kab. Cianjur, tapi selalu gagal *** MM