Dejurnal.com, Garut – Tidak adanya kepala sekolah definitif di puluhan sekolah di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Garut membuat para guru di sekolah bersangkutan resah. Pasalnya, kepala sekolah (kasek)/yang berstatus pelaksana tugas tidak berwenang mengambil kebijakan strategis, seperti terkait keuangan.
Hal itu diungkapkan salah satu anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut (DPKG) Imam Tamamu Taufiq kepada dejurnal.com di Sekretariat Segi Kabupaten Garut, Rabu (3/6/2020).
“Bagaimana mau jadi Jabar juara kalau kepala sekolah kosong,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Imam, kekosongan kepala sekolah definitif tak hanya terjadi di Sekolah Menengah Atas, tetapi juga di beberapa Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Jawa Barat. Jika digabung SMA, SMK, dan SLB, maka jumlah sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah definitif sekitar 148 sekolah.
Kekosongan kepala SMA/SMK ini menurut Imam sudah diwacanakan sejak bulan pebruari lalu, Bukan hanya Kepala Sekolah, jabatan Kepala TU dan Pengawas pun banyak yang kosong sehingga menyebabkan ketimpangan di sekolah bersangkutan.
Pengawas lebih parah kekosongannya, idealnya satu orang pengawas membina 7 sekolah, pengawas Jabar sekarang seorangnya membina lebih dari 30 sekolah.
“Ini sudah masuk bulan Juni, hal yang sangat krusial karena menyangkut keberlangsungan pendidikan, apalagi menghadapi PPDB,” tandasnya.
Menurut Imam, Gubernur Jawa Barat harus cepat tanggap menyikapi hal ini karena menyangkut banyak aspek terutama pendidikan di jenjang menengah. Imam juga tak habis pikir kenapa untuk urusan ini, Gubernur Jabar berleha-leha dalam mengambil kebijakan, padahal hal ini bisa menimbulkan polemik dalam dunia pendidikan.
“Saya minta Gubernur dan Kadis Pendidikan Jabar, memahami hal itu,” pungkasnya.
Berkaitan dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, MSc., menyatakan bahwa pihaknya sama ikut mendorong Gubernur untuk segera melantik para kepala sekolah SMA/SMK.
“Kita pun sudah berkali-kali menanyakan perkembangan proses penerbitan SK bagi para Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,” ujarnya yang dihubungi dejurnal.com melalui sambungan telepon, Kamis (4/6/2020).
Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, MSc saat rapat kerja bersama Kadis Pendidikan Provinsi Jabar untuk mendorong pelantikan kepala sekolah SMA/SMK
Menurut Politisi dari PKS ini, Kadis Pendidikan Jabar sudah maksimal, tetapi ternyata permasalahan ada di birokrat yang mengelola jabatan SDM, keorganisasian dan penggajian. Oleh karena itu kami pun menekankan agar Gubernur dan Sekda bisa segera tuntaskan kemacetan di kalangan birokrasi ini.
“Ini waktunya sudah sangat terlambat dan banyak agenda kependidikan yang membutuhkan adanya Kepala Sekolah definitif,” cetus anggota DPRD Jabar yang dikenal dengan panggilan Ahad ini.***R. Esha