Dejurnal.com, Garut – Korban banjir bandang tahun 2016, bukan hanya meninggalkan sebuah kenangan pahit akibat musibah tersebut, namun juga harus menerima pil pahit program rekonstruksi dari Pemerintah Kabupaten Garut.
Salah satunya para korban banjir bandang yang harus menerima pil pahit program rekonstruksi berada di wilayah Kelurahan Lengkongjaya Kec. Karangpawitan. Pasalnya, di lokasi yang baru mereka kurang mendapat kehidupan yang layak, selain jalan yang rusak dan gelap, sarana air bersih pun patut diduga mengandung limbah timbal yang termasuk B3, sisa limbah produksi pabrik kulit Sukaregang yang airnya mengalir melalui parit dan melintas ke daerah pemukiman warga korban banjir bandang 2016, kondisi ini dirasakan juga warga setempat yang berada dilokasi yang sudah lebih dulu mereka bermukim di sana.
Salah satu warga relokasi korban banjir bandang di Kp. Pananggungan RT 03 / RW 07 Kel. Lengkong Jaya Kec. Karangpawitan bernama Ali Kaokabudin membenarkan kondisional tersebut.
“Ini teh mau sampai kapan, coba lihat jalan ke lokasi kami, yang kondisinya rusak parah berlubang serta gelap padahal Pemda berjanji akan segera memperbaikinya dan berdasarkan informasi itu jalan dan sarana PJU sudah dilelangkan kenapa belum juga dilaksanakan, saya tadinya berharap Pa Gubernur Jawa Barat saat peresmian jembatan bisa melihat kondisi pemukiman di wilayah kami, sayangnya tidak, atau sengaja tidak ke lokasi yang akan bikin malu Kabupaten Garut, padahal ini fakta dan realitas,” tuturnya berapi-api kepada dejurnal.com.
Menurut Ali, hal ini sungguh tidak adil dan tidak manusiawi.
“Coba lihat selain jalan jelek gelap tiap hari kami disuguhi bau tak sedap dari pembuangan limbah hasil Produksi Pabrik kulit Sukaregang,” Tegasnya.
Berkaitan dengan hal itu, Kalak BPBD Kabupaten Garut Firman mengatakan bahwa dirinya hanya pelanjut dari Kalak lama.
“Tahu sendiri, saya hanya melanjutkan sebagai Kalak BPBD dan baru beberapa bulan di sini, kait hal itu tahu sendiri karena kinerja kemarin itu terlambat yang disebabkan beberapa faktor, dan alokasi dana karena tidak mencapai target waktu, dikembalikan lagi kepada Kas Negara, tapi Insyallah akan diperhatikan segera, terima kasih atas informasinya, saya harap masyarakat bersabar dan mohon pengertiannya,” ujarnya.
Menurut Firman, pihak BPBD mengurusi manajemen sementara masalah teknis ada di SKPD terkait.
“Makanya saya dengan seluruh anggota BPBD, mulai saat ini tahu dirilah kita kan hanya manajemen kalau masalah teknis, yah kita serahkan ke SKPD terkait, dan permasalahan ini seharusnya tidak BPBD saja tapi semua SKPD harus terlibat didalamnya dan bagaimana solusinya, Insya allah cukup APBD kita kok, yah,” Pungkasnya.***Yohaness