Oleh : Yohanness
PEMDA Kabupaten Garut di setiap tahunnya melaksanaka hajatan luar biasa yang dipersembahkan untuk masyarakat Garut, anggaran pun tidak sedikit di gelontorkan dengan berbagai rangkaian kegiatan disusun secara apik, mewah, megah, dan menarik hati Sang Empunya yaitu seluruh lapisan masyarakat Garut.
Seolah-olah sebagai kado terindah di HJG Ke 207 (Hari Jadi Kab. Garut ), dari Pemda untuk masyarakat Kabupaten Garut yang selalu dirayakan setiap 16 Februari 1813 – 16 Februari 2020, yang kini memasuki usia Garut Ke 207. Dengan bertemakan “Bekerja Bersungguh – sungguh dan Bertanggungjawab Mewujudkan Garut yang Bertaqwa Maju dan Sejahtera”.
Selain itu Pemda yang bangga juga dengan berbagai prestasi dan telah menumbangkan mitos tidak ada jabatan karir politik di Kab. Garut menjabat dua kali membuat pasangan Bupati H. Rudy Gunawan SH., MH., MP., dengan dr. Helmi Budiman ini akhirnya dinilai beberapa kalangan lupa diri dan terkesan ambisius sehingga di balik kesuksesan nilai IPM anjlok drastis. Akibat menganggap sepele dan bangga diri atas sebuah keberhasilan yang telah dicapainya sementara itu tampak kurang adanya perhatian terhadap masyarakat.
Sejak dua pohon beringin di taman/ ruang terbuka hijau Setda Pemda Garut tumbang oleh terjangan angin dan hujan lebat, sebagian warga masyarakat beropini akan terjadinya perpecahan para Pemimpin Garut, berbagai isu pun merebak dugaan adanya ketidakharmonisan antara Bupati – Wakil Bupati, Pemda dan DPRD Kab. Garut, Bupati dengan para SKPD sehingga membuat Kebijakan Sekda (Sekretaris Daerah ) kurang gereget dan tampak ngambang.
Berdasarkan pantauan dan rekam jejak penulis, kondisi ini tampak jelas selain kemerosotan IPM Kabupaten Garut, sikap Bupati yang tampak sering uring uringan, ceplas ceplos baik dalam apel, atau setiap rapat kerja, bahkan seolah teguran keras dari para Wakil Rakyat DPRD Kab. Garut di Acara Pandangan Umum Fraksi begitu tegas disampaikan, namun sangat disayangkan bukan memberikan solusi terbaik malah jadi tidak nyaman dikalangan Para SKPD dan akhirnya berbuah tampak bobroknya kinerja Pemda Garut.
Hal tersebut kini mulai bermuculan kasus pemisahan diri wilayah baik Utara dan Selatan. Setelah adanya penandatangan DOB Garut Selatan (Pemda dan DPRD Kab. Garut ) atas berbagai desakan dengan proses yang panjang, kini datang lagi desakan dari Paguyuban Masyarakat Garut Utara sebagai Ketua Umum Rd. H. Holil Aksan Umarzen, terus konsisten mendorong adanya percepatan pembentukan DOB Kab. Limbangan sehingga Limbangan Ngaduan Ngora Garut Utara Malah Uga, sebagaimana tampak spanduk terbentang di depan gedung DPRD.
Melihat kondisi Kab. Garut yang ada saat ini terkesan carut marut, memang harus ada seorang “The Last Samurai” sebuah heroik yang dikenal dan diangkat dalam bentuk sajian film, cerita ini merupakan inspriasi seorang prajurit AS yang tertinggal dan tertahan di daerah konflik musuh / lawan perang, sementara prajurit lain meninggalkannya dalam kesendirian tanpa ada yang dikenal, namun dengan adanya kebaikan dan keramahan bangsa Jepang akhirnya berbalik arah menjadi kebangkitan dan awal pergerakan bangsa Jepang melawan tirani. Akhirnya Prajurit menjadi Legenda dan bahkan Kaisar akhirnya tahu siapa dia dan akhirnya memberi gelar ” The Last Samurai “.
Kondisi tersebut persis saat ini terjadi di lingkup kerja Pemda Kab. Garut, Bupati yang setiap saat membanggakan diri, karena sudah berhasil mematahkan mitos dan berbagai prestasi yang diraih, namun fakta dilapangan Program Amazing gagal dan bobrok sebagaimana Bupati katakan, bahkan IPM berdasarkan data statistik BPS bahwa IPM Kab. Garut jeblok, kini Bupati Rudy Gunawan selalu uring iringan dan murka terlihat di setiap saat baik Rapat Kerja dan Apel Upacara. Bahkan sering terdengar Sekertaris Daerah ( Sekda ) Kab. Garut Deni Suherlan jadi korban luapan emosi Bupati bahkan sempat menjadi pembahasan luar biasa di dalam Rapat Sidang Paripurna DPRD Kab. Garut Periode 2019-2024.
Menurut Rizal Ketua KRAK saat di temui penulis mengatakan, begitu jelas kinerja SKPD Pemda Garut bobrok hanya Euporia sebuah capaian prestasi dan penghargaan saja, berdasarkan hasil investigasi di lapangan 100% bebalik tidak berbanding lurus dengan prestasi yang dibanggakan selama ini.
Lebih lanjut Rizal mengungkapkan, Garut yang dikenal Kota Santri kalah sama Kasus Vina, kasus bocah SDN Kelas 5 dilecehkan dengan iming-iming Rp 10.000 – Rp 20.000 di Kecamatan Pangatikan, bahkan Bocah SDN Kelas 6 Hamil di Kecamatan Cisurupan, perselingkuhan di kalangan ASN Lingkup SKPD Pemda Kab. Garut, belum lagi Kepala Desa yang bermain mesum, hiburan malam, menggunakan / pemakai narkoba dan banyaknya angka peceraian PNS.
Garut yang terkenal Kota Ramah Anak nyatanya masih ada anak tidak bisa sekolah karena tidak bisa memiliki buku-seragam dan mahalnya biaya sekolah, banyak anak sekolah yang hilang diduga pergaulan sex bebas. Bahkan banyaknya masyarakat yang tidak bisa baca tulis dan tidak berizajah tamatan sekolah.
Lebih mengerikan Angka Gizi Buruk di pedesaan masih banyak ditemukan, masih banyak warga masyarakat tidak memiliki hunian yang layak, sarana dan prasarana infrastruktur baik jalan, drainase, PJU, Bangunan Sekolah, MCK bahkan sarana ibadah mesjid seolah tidak pernah dapat bantuan, kemana selama ini anggaran yang begitu besar digelontorkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Daerah, Bonus Produksi Pertamina yang dimanfaatkan oknum, Jual beli Proyek yang diduga adanya keterlibatan oknum keluarga pejabat teras Garut, adanya main mata oknum ASN dengan pemborong sehingga telatnya pembangunan, carut marutnya perizinan, Korban Reaktivasi KAI, Penanganan Korban Banjir Bandang 2016 yang terus menjadi luka dan traumatik, jual beli jabatan, jual beli wp-content/uploads negara, Kasus Perusakan Lingkungan dan Pencemaran lingkungan dampak Limbah Pabrik Sukaregang yang sampai saat ini tidak ada sikap tegas seolah adanya pembiaran, Penanganan Sampah bahkan Kab. Garut sempat darurat sampah medis.
Perlindungan ibu dan anak sekedar seromonial saja, kasus jual beli tanah redis, jual beli buku BOS, Potongan PIP Anak Sekolah, BPNT carut marut yang akhirnya saling tuding, Jamaah Haji, Dana Desa dan sejenis bantuan lainnya, Dugaan Kasus Korupsi. Lantas mau sampai kapan kondisi ini akankah dibiarkan? Jadi pantas kalau Kab. Garut dapat rapot merah, karena pejabatnya hanya mementingkan kepentingan pribadi dan koloninya kurang peduli terhadap masyarakat, dan Bupati tidak mesti teriak sana sini, atau memang ingin dapat pujian so superpower sang teknokrat.
“Bupati Garut sudah gagal kok, tinggal bagaimana cara menyelesaikan semua ini harusnya,” jelas Rizal.
Begitu cukup sulit dirasakan oleh para awak media di Kab. Garut, akibat tidak sinerginya Pemda Kab. Garut dengan media / para jurnalis, hanya media tertentu dan yang dekat saja, salah satu bukti di HPN dan HJG 2020. Masih Banyak Kegiatan tidak melibatkan media alasan anggaran terbatas, begitu jelas kurang respon terhadap media yang ada di Kabupaten Garut.
Ketika penulis, mendatangi salah satu Kalak BPBD Kab. Garut di ruang kerjanya, mengatakan bahwa memang melihat kondisi yang ada dan fakta dilapangan seperti itu.
“Maka sejak saya disini saya perintahkan kepada seluruh pegawai, bahwa BPBD itu hanya managerial, kalau tehknis di SKPD lain, dan saya setuju memang Garut harus ada The Last Samurai,” Jelas Firman, Kalak BPBD.
Sementara Sekda Garut Deni Suherlan yang didampingi Assda I Nurdin Yana, saat ditemui penulis di ruang kerjanya tampak bingung, kecewa atas kondisi yang ada sementara dirinya sendiri merasa terpasung bagai Kahieuman Bangkong.
“Yah nanti kita bahas, terima kasih atas informasinya,” Pungksa Sekda kepada penulis.***
*) Catatan Koleidoskop Penulis sebagai jurnalis dejurnal.com, tinggal di Kabupaten Garut