Dejurnal.com,Cianjur – Setelah diprotes keras akhirnya Pertamina memilih langkah tegas dengan menghentikan pembangunan pom bensin (SPBU) yang berlokasi di Pasekon, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Pertamina beralasan belum mencabut logo Pertamina sambil menunggu rekomendasi dari Kantor Satu Atap Cianjur terkait dengan kemungkinan adanya pembatalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Petinggi Pertamina menjelaskan jika pihaknya tidak bisa ikut campur berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah yang sekarang dijadikan lokasi pembangunan SPBU. Namun untuk sementara waktu, pihaknya telah memerintahkan agar dihentikan dahulu sampai dengan permasalahan tuntas.
“Betul kita sudah menerima pengaduan dari pihak yang mengklaim tanah tersebut begitupun pemilik SPBU sudah kita temui,Untuk itu kita perintahkan agar pembangunan SPBU tersebut dihentikan hingga tuntas permasalahan karena itukan bukan ranah kita, ” ujar Sales Branch Manager Pertamina wilayah Cianjur, Andi Arifin di hubungi melalui sambungan telepon.
Pertamina beralasan belum mencopot logo plat merahnya lantaran masih menunggu Keputusan dari Pemkab Cianjur terkait IMB yang sudah diterbitkan. Pihaknya membantah kecolongan jika akhirnya pembangunan SPBU menimbulkan masalah.
Terpisah kuasa asli waris, Endang Dharmadi menyayangkan ketidakhadiran pemilik SPBU yang notabene telah difasilitasi oleh DPRD Cianjur maupun Pertamina wilayah Cianjur. Padahal kondisinya cukup penting mengingat lahan yang dibangun SPBU tersebut diduga salah lokasi karena itu masih terkait dengan kepemilikannya yang dibuktikan dengan surat Keterangan resmi dari BPN kanwil Jabar maupun BPN Cianjur.
“Dalam audiensi di hadapan wakil rakyat kemarin sudah di tegaskan oleh BPN bahwa lokasi yang dibangun SPBU tersebut merupakan tanah adat bukan tanah negara. Untuk itu kita pasangi spanduk karena inikan ada semacam penyerobotan tanah. Pemilik SPBU juga aneh kalau di mediasi tidak pernah datang baik oleh DPRD Cianjur maupun Pertamina sendiri,” bebernya.
Dia menambahkan bahwa upaya untuk memperjuangkan keadilan menyangkut tanah kepunyaan keluarga besarnya tersebut tidak akan terhenti selama belum ada titik penyelesaiannya.
“Kalau mau tetap berada di lokasi itu pom bensinnya maka harus dibayar dulu tanah milik kami sebab sama sekali belum ada peralihan hak. Jadi tanah itu kenapa harus diserobot tanpa alasan yang jelas harusnya komunikasi dahulu dengan kami selaku pemilik sahnya, ” ujarnya ditemui di lokasi SPBU.
Di tempat berbeda, PLT. Kasatpol PP Cianjur, Hendri Prasetyadhi membenarkan adanya audiensi di Komisi A DPRD Cianjur terkait Permasalahan tanah yang kini dibangun SPBU di Cipanas tersebut.
Disinggung tentang upaya penertiban, mantan Camat Bojongpicung menyebutkan harus menunggu hasil putusan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cianjur.
“Begitu ada pencabutan IMB dari dinas terkait maka kita juga akan melakukan upaya penertiban karena itukan sudah dibahas dalam audiensi dengan Komisi A DPRD Cianjur dan dihadiri oleh berbagai instansi juga,” ucapnya saat ditemui di ruang kerja nya.
Sementara itu, Kabid Perizinan DPMPTSP Cianjur, Superi menegaskan jika pihaknya bisa saja membatalkan IMB yang sudah terbit. Namun hal tersebut baru terealisasi setelah ada surat dari BPN Cianjur mengenai status tanah yang dibahas dalam audiensi.
“Sudah jelas ada klausulnya mengenai pembatalan IMB, kita sekarang menunggu surat rekomendasi dari BPN. Sebab inikan berkaitan dengan persoalan status tanah dan bukti kepemilikan jadi itu ada di BPN yang membuat rekomendasinya,”pungkasnya.***Rikky Yusup