Dejurnal.com, Garut – Harga diri dan kehormatan DPRD Garut dipertanyakan, sejauh apa keberpihakan para anggota DPRD Kabupaten Garut ini terhadap persoalan masyarakat Garut. Jangan hanya terkesan menghambur hamburkan anggaran saja, sementara permasalah yang dihadapi masyarakat Garut disampingkan.
Ivan Rivanora selaku Ketua Koordinator AMPG (Aliansi Masyarakat dan Pemuda Garut) saat ditemui di Area Loby Gedung DPRD Kabupaten Garut, Rabu (23/10/2019), kedatangan dirinya untuk mempertanyakan perihal terkait lanjutan permohonan audiensi atas apa yang menjadi pembahasan di audiensi pertama dengan DPRD Kab. Garut , sebagaimana dalam surat meminta tanggal 23/10/2019 untuk ada audiensi tidak ada kejelasan kabar sehingga AMPG mempertanyakan kejelasannya.
“ya kedatangan saya kali ini ke DPRD Kab. Garut untuk mempertanyakan tentang surat permohonan tindak lanjut hasil audiensi pertama kami AMPG dengan DPRD Kab. Garut yang semestinya hari ini Rabu 23 Oktober 2019 sudah ada kejelasan surat tersebut, namun sampai sejauh ini sehingga saya datang ke Gedung DPRD ini belum ada kejelasan untuk hal itu kepada rekan-rekan dan para anggota dewan agar segera memberikan tanggapan dan kejelasan apa yang disampaikan atau dimohonkan dari AMPG,” Jelasnya.
Ivan mengatakan, pihaknya sudah mendatangi Sekretariat DPRD Kab. Garut dan sudah berbicara dengan kepala sekwan yang kondisi saat ini sedang ada kegiatan di luar kota bahwa pimpinan DPRD tidak memberikan pemahaman tapi akan mengakomodir apa yang disampaikan dalam surat cuma menunggu waktu dari komisi dan Badan Kehormatan karena ada beberapa permasalahan yang akan disampaikan baik itu anggaran dan beberapa hasil yang telah disampaikan di audisi pertama yaitu yang berkaitan tentang permasalahan dengan masyarakat di Kab. Garut yang satu permasalahan reaktivasi PT. KAI yang kedua Korban Banjir Bandang 2016, yang ketiga Permasalahan Dampak Lingkungan Limbah Sukaregang yang keempat tentang Permasalahan Pasar Limbangan, Pasar Cibatu, beberapa permasalahan-permasalahan lainnya ini jelas kalau melihat tatib DPRD Kab. Garut sebagaimana diatur PP 12 Tahun 2018.
“Kita akan mempertanyakan sejauh apa keberpihakan para anggota DPRD Kab. Garut ini terhadap persoalan terhadap permasalahan Masyarakat Kab. Garut atau DPRD Garut hanya sekedar menghabiskan dan menghambur-hamburkan uang saja karena ini menjelang akhir Tahun Anggaran, para Anggota DPRD bisa dikatagorikan unprosedural, nanti akan bahas dalam audisi, jika memang kita perlu meminta expose terkait selama ini kinerja selama ini Para Wakil Rakyat ini telah dibiayai oleh Keuangan Negara,” tegasnya.
Sementara itu, menurut salah satu petugas sekwan mengatakan, pimpinan saat ini sedang ada giat di luar kota tidak mau adanya permakluman dan kita tinggal menunggu balasan dari Komisi I DPRD yang saat ini sedang Dinas Luar dan keberuntungan Badan Kehormatan kebanyakan dari Komisi I.
“Secepatnya dikabari,” Pungkasnya.
Sayangnya, sampai berita ini turun Euis Ida Selaku Pimpinan / Ketua DPRD Kab. Garut saat dikonfirmasi belum bisa memberikan keterangan. ***Yohaness