Dejurnal.com, Garut – Secara keseluruhan, proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Garut berjalan dengan baik secara prosedural dan substansial, sebagaimana yang terangkum dalam Rapat Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 KPU Kab. Garut, di Aula KPU Kabupaten Garut, Selasa (30/7/2019).
Menurut Komisoner Bidang Sosialisasi KPU Kabupaten Garut, Nuni Nurbayani, sepanjang penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, tidak ada permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Garut, baik sengketa antar peserta Pemilu maupun antara penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu.
Pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, sebut Nuni, Bawaslu mendorong partisipasi masyarakat secara optimal, bekerja sinergis bersama seluruh elemen bangsa untuk mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil serta berintegritas pada strategi pengawasan yang tepat berdasarkan pemahaman akan potensi pelanggaran yang dipotret dengan benar untuk mewujudkan keadilan Pemilu yang adil, terbuka, profesional, imparsial dan akuntabel.
Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Garut dan unsur Pengawas Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Garut, ditemukan beberapa temuan dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2019 yakni, 14 dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye, 2 dugaan pelanggaran pada masa tenang serta
1021 APK (Alat Peraga Kampanye) yang dipasang pada tempat yang dilarang.
Bawaslu Kabupaten Garut pun mendapatkan 24 laporan dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2019, yaitu :
14 laporan yang diregistrasi dan 10 laporan yang tidak dapat diregistasi, dengan dasar tidak cukup alat bukti dan/atau laporan atas dugaan pelanggaran yang sama.
“Empat belas laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diregistrasi itu terdiri dari dua laporan terkait dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye dan empat laporan terkait dugaan pelanggaran pada masa tenang,” terangnya.
Sedangkan delapan laporan terkait dugaan pelanggaran, yaitu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara.
Setelah dilakukan pengkajian, dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2019 diperoleh hasil, yakni 12 dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, 18 dugaan pelanggaran pidana Pemilu.
Terkait dengan dugaan pelanggaran pidana Pemilu, 4 dugaan pelanggaran pidana dihentikan pada pembahasan Sentra Gakkumdu 1(Penegakkan Hukum Terpadu), 11 dugaan pelanggaran pidana dihentikan pada pembahasan Sentra Gakkumdu 2 dan 2 dugaan pelanggaran pidana yang masih dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi, serta 1 dugaan pelanggaran pidana yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Sementara itu, pasca hari pemungutan dan penghitungan suara, terdapat beberapa orang pengawas Pemilu Tahun 2019 pada setiap tingkatan di Kabupaten Garut yang meninggal dunia sebanyak
10 orang, sakit 43 orang, dan 5 orang mengalami kecelakaan.
Tema sentral mengenai evaluasi fasilitasi kampanye itu sendiri yang menjadi kewajiban KPU bagi peserta pemilu, yakni penyediaan alat peraga, bahan kampanye pemilu dan iklan kampanye pemilu, serta menerbitkan keputusan tentang penetapan lokasi pemasangan APK dan pelaksanaan kampanye rapat umum, sedang kewajiban lainnya adalah menerbitkan keputusan tentang jadwal kampanye rapat umum.
“Secara umum dari hasil evaluasi, fasilitasi kampanye pemilu 2019 sangat baik dan semua peserta pemilu (parpol dan pasangan calon presiden) dapat terlayani dengan baik,” kata Nuni.
Rapat Evaluasi dipimpin langsung Ketua KPU Kabupaten Garut, Junaidin Basri, dihadiri Komisioner Bawaslu, Iim Imron dan para komisioner KPU, liaison officer (LO) partai politik, perwakilan SKPD, yakni dari Satpol PP, Badan Kesbangpol, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Garut dan Kasdim 0611 Garut.***Yohaness