Di Kecamatan Banyuresmi, Tiap Pencairan BPNT Jatah Kepala Desa 2 Juta?

Dejurnal.com, Garut – Praktek- praktek yang tidak terpuji serta menyalahi aturan Pedum dalam penyaluran Bahan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Garut masih saja terjadi. Biarpun Pemkab Garut sudah membentuk tim khusus melalui Inspektorat dengan melibatkan semua Irban, namun di lapangan dugaan penyalahgunaan penyaluran BPNT masih ada.

Salah satu contoh penyalahgunaan penyaluran BPNT terjadi di salah satu desa di Kecamatan Banyuresmi, pola yang dipakai ialah dengan menggesek Kartu BPNT secara kolektif, beras dan telor diberikan seminggu setelah kartu BPNT digesek dan jumlah beras dan telor yang diterima kurang dari ketentuan umum.

Hal tersebut diungkapkan oleh seorang petugas di salah satu desa di Kecamatan Banyuresmi yang biasa mengkondisikan BPNT, sebut saja namanya Oneng.

“Saya disuruh Pak Haji Penyedia Bahan Pangan BPNT di desa saya untuk melakukan pengesekan kartu di salah satu tempat, namun sebelumnya saya tanya sudah komfirmasi ke Kepala Desa, jawaban Pak Haji sudah, bahkan saya disuruh sama Sekdes daripada di gesek di Desa sudah gesek aja di sana, yah saya sudah dapat izin baru berani memang selama ini hal itu saya lakukan, saat saya mengesek tinggal 2 RW lagi Pak Kades marah dengan bahasa arogan dan kasar sampai pake bahasa binatang, saya sakit, padahal saya hanya membantu dan meringankan beban mereka tapi kok gini,” keluhnya kepada dejurnal.com saat diwawancara di satu tempat.

Baca :   Setelah Dilantik Bupati Karawang, Hj Lina Herlina Syah Jadi Kades Sukaluyu Periode 2021-2027

Oneng pun melanjutkan, di desanya ada sekitar 500 orang pemegang kartu BPNT dan biasanya di gesek dulu baru nanti sekitar beberapa hari beras dan telor datang sudah di paket.

“Beras isinya 6 kg dengan rata harga perkilo Rp11.000 total Rp66.000 dan telor 10 butir dengan harga satu butir Rp2.000 jadi Rp20.000 berarti total Rp 86.000. Dari total seharusnya nilai Rp 110.000 yaa ada selisih Rp34.000 per penerima manfaat, tinggal dikalikan aja dengan total penerima, untuk jatah Kepala Desa itu Rp2.000.000 tiap pencairan BPNT,” ungkapnya.

Dejurnal.com mencoba menyambangi Kantor Kecamatan Banyuresmi, namun sayang Camat Banyuresmi sedang rapat di Pemda Kabupaten Garut sementara Sekmat sedang melakukan monev ke desa.

Baca :   Elfatih Laporkan Dugaan Penyelewengan Program BPNT di Desa Tegalgede Tahun 2018-2021 ke Kejari Garut

Kasi Kesra Kecamatan Banyuresmi Opang yang ada di kantor menjelaskan bahwa penyaluran BPNT di Kecamatan Banyuresmi sudah sesuai dengan pedum.

“Pemasok beras dan telor untuk BPNT di Kecamatan Banyuresmi ada tiga pihak yaitu Bumdes Bersama, Arta Jaya dan As-Syifa, kalau ada masalah di lapangan pastilah ada laporan dan keluhan, sementara ini belum ada,” jelasnya, Jumat (12/7/2019).

Opang juga menjelaskan, dalam penyaluran BPNT tidak dibenarkan digesek kolektif apalagi beras dan telornya belakangan.

“Menurut aturan, begitu penerima manfaat menggesek kartu BPNT maka beras dan telor diterima,” jelasnya.

Menurut Opang, selama penyaluran BPNT di Kecamatan Banyuresmi tak ada persoalan yang muncul, jika pun ada pasti pasti pihaknya sudah tahu.

Baca :   Produksi Beras Ciamis Melimpah Tak Tersentuh Program BPNT, Suplayer Ambil Darimana?

“Tak ada masyarakat yang mengeluhkan BPNT,” pungkasnya.

Berkaitan dengan hal ini, hasil investigasi dejurnal.com, praktek-praktek penyalahgunaan dalam penyaluran BPNT banyak terjadi di berbagai desa di Kabupaten Garut. Faktanya, hal itu pernah terungkap dengan adanya pemanggilan Dinas terkait oleh pihak kejaksaan negeri yang sampai hari belum ada kejelasan. ***Yohanes/Rachmanesha