LKPJ Bupati Garut Mendapat Sorotan Tajam Fraksi Golkar

Dejurnal.com, Garut – LKPJ Bupati Garut tahun 2018 mendapat sorotan tajam dari Fraksi Partai Golkar yang disampaikan dalam pandangan Fraksi Golkar di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut masa sidang I Tahun 2019, Kamis (16/05/2019).

Pandangan Fraksi Golkar yang dibacakan Ketua Fraksi Golkar Deden Sopian Ketua Fraksi Partai Golkar menyatakan ada beberapa catatan pandangan Fraksi Golkar terkait LKPJ Bupati Garut.

“Yang pertama, penanganan sampah masih terus bermasalah dari tahun ke tahun, ini merupakan catatan fraksi kami yang ke 3, belum ada langkah ke penanganan pengelolaan sampah terpadu dengan pemberdayaan masyarakat,” tandasnya.

Fraksi Golkar juga menyoroti pengendalian banjir perkotaan, dimana masih terus terjadinya banjir diperkotaan bahkan semakin meluas.

Baca :   Alumni SMPN 3 Garut Angkatan 1985 Gelar Reuni Dengan Bukber

“Selanjutnya penegakan perizinan, masih banyaknya kegiatan usaha yang tidak berizin, OPD lingkup perizinan kurang bersinergi, masih jalan masing – masing,” lanjutnya.

Deden juga mempersoalkan pencemaran limbah kulit sukaregang yang sudah tahun ke 3 masih terus bermasalah.

“Terutama tidak bertambahnya bangunan IPAL sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat,” tandasnya.

Selain itu, Deden melanjutkan, pelayanan RSU dr. Slamet masih harus terus ditingkatkan baik bidang pelayanan yang cepat dan ramah, juga fasilitas yang bersih dan nyaman.

“Kerusakan lingkungan hidup konservasi dan penertiban penambangan galian C yang terkesan membabi buta harus sudah diantisipasi dari sekarang dengan langkah – langkah strategis, reklamasi pasca tambang,” ujarnya.

Fraksi Golkar juga menilai program amazing gagal karena SOR dan Gedung PKL yang tidak berfungsi. Pembukaan jalan baru yang menyedot biaya besar sehingga banyak poros jalan kabupaten yang rusak parah karena tidak terdanai secara maksimal, padahal masuk dalam skala perioritas utama.

Baca :   Selain Beri THR Sesuai SE, Perusahaan Wajib Patuhi Permenaker 6/2016

Pengelolaan pasar pun tidak luput dari catatan Fraksi Golkar yang masih belum efektif, tidak berdampak pada PAD karena salah kelola.

Reformasi birokrasi, banyak ASN yang kurang inovatif sehingga memperburuk pelayanan, pengurusan kebutuhan masyarakat selalu berlarut – larut.

Pengelolaan pariwisata, masih perlu inovasi, jangan terjadi pungli yang membuat pengunjung tidak nyaman, terus jalin kerjasama dengan masyarakat sekitar agar ada rasa memiliki.

Masih Banyaknya Rutilahu dan lingkungan kurang sehat, adakan kerjasama dengan pemerintahan desa agar DD bisa bersinergis.

Selain itu di Bidang pendapatan Fraksi Golkar memberi catatan bahwa Pemkab Garut belum maksimal menggali PAD, padahal Garut kaya dengan SDA baik pariwisata, pertanian dengan tanah produktifnya.

Baca :   Bukber Bersama Insan Pers, Kapolres Garut Harapkan Bisa Sinergi Dengan Media

“Jumlah penduduk juga termasuk aset yang bisa potensial untuk diberdayakan,” katanya.

Kurangnya promosi untuk menarik investor agar berinvestasi di Kabupaten Garut, tak luput dari pandangan Fraksi Golkar, ditambah kurangnya bidang kajian berbentuk proposal pengajuan untuk meyakinkan pemerintah agar DAU dan DAK ke Kabupaten Garut bisa terus meningkat.

“Begitu juga dengan BANPROP agar bisa membantu menuntaskan program pembangunan terutama infastruktur jalan, untuk memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat,” pungkas Deden Sofian.***Yohaness/Esha