Oleh : Yohaness
Adanya oknum kepala desa di Kabupaten Garut yang tersandung perkara hukum dan akhirnya merasakan dinginnya lantai penjara rupanya tidak membuat miris para kepala desa yang sedang menjabat sekarang ini. Padahal Bupati Garut, H. Rudy Gunawan SH.,MH.,MP., selalu berpesan kepada kepala desa di Kab. Garut, agar senantiasa bersungguh – sungguh dan berhati – hati dalam Pengelolaan, Pengadimistrasian dan menjalankan Pemerintahan Desa karena begitu besarnya Anggaran Keuangan Desa dan membayar Pajak tepat waktu, namun nyatanya apa yang telah disampaikan Bupati tidak diindahkan yang ada hanya mencari dan memperkaya diri. Seolah Ketika jadi Kepala Desa apapun keuangan yang masuk ke Desa merupakan hak pribadinya.
Catatan penulis, tidak sedikit jabatan Kepala Desa hanya sebagai egosentris tidak peduli kehidupan anak istri dan masyarakatnya, tidak sedikit pula di Kab. Garut Kepala Desa yang terjerumus kedalam dunia prostitusi, narkoba, miras dan istri simpanan dimana – mana. Akhirnya untuk menutupi kebutuhan hidup yang glamor dan hegonis mengembat pula Keuangan Desa dengan berbagai alasan cara.
Namun sepintar – pintarnya menyimpan pepesan bangkai tikus akhirnya terendus juga. Di kabupaten Garut ada 421 Desa dan 22 Desa bermasalah berkaitan dugaan unsur kelalaian dan kesengajaan Kepala Desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ), juga Penanggung jawab siklus dan alur Pemerintahan dan Kordinator Pembagunan di Desa. Sebagaimana Amanat Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.
Berdasarkan data dan fakta hasil investigasi penulis di lapangan serta telah menjadi catatan dejurnal.com, sungguh sangat mencengangkan sebanyak 22 dari 421 Desa Se Kab. Garut yang kondisinya sangat mengerikan, pasalnya, desa-desa tersebut kini dalam kondisi Pemeriksaan Khusus dan Pemblokiran, terkait adanya beberapa unsur pelanggaran, baik yang sedang ditangani APH atau APIP, bahkan tidak sedikit berurusan dengan Pajak Pratama terkait Uang Pajak yang digasab atau istilah lain Pajak Tunda Bayar.
Pajak Tunda Bayar, jumlah Tagihan Pajak dibayarkan hanya sebagian saja tidak seluruhnya dengan berbagai alasan yang penting level warna kuning dan hijau tidak Merah. Ini begitu nampak jelas adanya dugaan unsur kesengajaan dan melalaikan kewajiban Pajak yang sudah dijatuhkan besaran nominal dan jatuh tempo waktunya.
Perbuatan tersebut bisa dikenakan, dikatagorikan melawan hukum untuk memperkaya diri dan merugikan keuangan negara dengan istilah lain Korupsi dan bisa dikenakan
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat 1 huruf a,huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 7, Pasal 8, pasal, 9 Pasal 10, pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, UU No 31. Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001.
Akibat ulah oknum kepala desa, dan para pihak akhirnya di Kabupaten Garut ada 22 Desa tersandung masalah “ngemplang pajak” yang mengakibatkan Desa – Desa tersebut memungkinkan tidak bisa menerima anggaran dan membangun di Desanya. Ada sekitar 17 Desa sedang dalam Proses Pemeriksaan, dan 5 Desa dalam Penagihan Aktif dan Pemblokiran diduga akibat tidak membayar / melalaikan kewajiban Pajak, akhirnya menyebabkan bisa disita dan diblokirnya Rekening Desa, sungguh sangat menyedihkan.
Ke 22 Desa yang datanya ada di penulis, sudah dipastikan sangat bisa untuk dilaporkan sebagai “pengemplang pajak” dengan indikasi korupsi dan menyalahgunakan wewenang dengan unsur kelalaian yang disengaja. Bahkan jika Aparat Penegak Hukum jeli, para kepala desa ini sudah bisa dilidik karena indikasi korupsi tidak harus ada delik aduan.
Sungguh sangat disayangkan akibat perilaku oknum Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tersebut dan para pihak yang terlibat didalamnya, akhirnya Desa tersebut harus mengalami kerugian besar keterlambatan pembangunan, dan nama baik desa hancur. Ini baru 22 Desa yang bermasalah masih banyak ratusan desa tidak menutup mata bermasalah, kerajaan kecil korupsi di tingkat Desa.
Penulis beserta awak media ketika bertanya kepada camat jawabannya hanya, Yah benar salah satu desa di kecamatan kami, kemarin memang masuk daftar dan sudah di selesaikan. Padahal saya sudah menyampaikan kewajiban dan Pembinaan di setiap saat, hal tersebut di akibat salah satu oknum Perangkat Desa, itu sudah selesai dan kenapa masih ada di daftar yah. Namun dalam kesempatan ini saya selaku Camat mengajak tidak henti – hentinya kepada seluruh Kepala Desa agar tepat membayar pajak dan bersungguh – sungguh menjalankan tugas di Desa dan lebih peduli terhadap masyarakat dan Pembangunan yang ada di Desa, jangan aneh – aneh lah.
Begitupun para Kepala Desa seolah -olah kaget ketika dihubungi bahwa desanya masuk ke daftar, dan dengan wajah tanpa dosa berkata, Waduh, maaf saya baru tahu nanti saya akan panggil perangkat saya, padahal saya sudah mengalokasikan dan memeritahkan agar tidak mengganggu anggaran tersebut, terima kasih kepada rekan media yang sudah membantu, sehingga ini menjadi pembelajaran saya agar lebih hati – hati dalam mengelola Keuangan Desa dan menjaga amanat dari masyarakat.
Kini yang menjadi pertanyaan sejauh apa peran dan kinerja para pendamping desa, Apdesi baik tingkat Kecamatan dan Kabupaten, Kasi dan Camat, serta Dinas / Intasi terkait (DPMPD dan Inspektorat) dalam melakukan Pembinaan Pengawasan Internal dan Eksternal terhadap Desa di Kab. Garut.
Itu baru satu point terkait Pajak, belum lagi DD, ADD, IP serta bantuan keuangan lainnya, atau memang ada unsur kesengajaan dan setali uang menjadi celah untuk kepentingan pribadi yang penting setoran saja untuk memperkaya diri tidak peduli siapa dan apa, mau sampai kapan, jika memang itu sebuah karakteristik.
Lantas, masih pantas dan wajarkah Kabupaten Garut meraih WTP 4 Kali denga IPM anjlok? ***
*) Penulis Dewan Redaksi dejurnal.com